Hukrim  

KPK Rencanakan Pemindahan Penahanan LAZ dan Sudirman ke Lombok Akhir November

Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (kanan) dan mantan Direktur Utama PT AMGM Sudirman (kiri) digiring petugas usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

JURNALEKBIS.com, MATARAM — Penahanan Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan mantan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Sudirman direncanakan dipindahkan dari Jakarta ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 23 atau 24 November 2026.

Rencana itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ihsan, seusai sidang perkara dugaan pemberian suap dengan terdakwa Alvonsus Gani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Rabu (11/11/2026).

“Rencananya kami akan limpahkan penahanan, pemindahan tahanan dari Jakarta ke sini (Lombok) perkiraannya 23 atau 24 November 2026,” kata Ihsan.

Pemindahan penahanan kedua tersangka akan dilakukan setelah berkas perkara memasuki tahap pelimpahan kedua. Pada tahap ini, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Namun, proses tersebut belum selesai. Ihsan menyatakan berkas perkara LAZ dan Sudirman saat ini masih diteliti oleh JPU KPK.

“Baru tahap satu, kami baca berkas dulu, kemudian baru kita nyatakan lengkap (P-21). Nanti baru tahap dua, serahkan tersangka dan barang bukti,” ujarnya.

LAZ dan Sudirman direncanakan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pemberian suap dengan terdakwa Alvonsus Gani pada Rabu, 25 November 2026.

Apabila penahanan keduanya telah dipindahkan ke Lombok, mereka dapat hadir langsung di Pengadilan Tipikor Mataram tanpa melalui konferensi video.

“Jadi, nanti pada saat pemeriksaan sebagai saksi di hari Rabu 25 November itu bisa langsung hadir di sini tanpa Zoom. Itu rencananya. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman akan bersaksi untuk terdakwa Alvonsus Gani,” kata Ihsan.

Sampai saat ini, KPK belum menetapkan rumah tahanan (rutan) yang akan digunakan untuk menahan LAZ dan Sudirman setelah dipindahkan ke Lombok.

Ihsan menyebut pihaknya masih berkoordinasi terkait lokasi penahanan. Penentuan tersebut mempertimbangkan aspek keamanan serta upaya mencegah komunikasi antarterdakwa.

“Masih tahap koordinasi apakah di rutan mana. Tentunya terkait dengan keamanan dan supaya tidak ada komunikasi antarterdakwa,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *