Akta Lahir Anak Terbit, Ipung Kuasa Hukum Dokter Karina Serahkan Bukti ke Polisi

DENPASAR – Kasus dugaan penggelapan asal-usul anak yang menjerat dokter Karina Chandra (KC) memasuki babak baru. Kuasa hukumnya, Siti Sapurah alias Ipung, menyerahkan akta kelahiran anak kliennya kepada Polresta Denpasar, Selasa (17/11/2026).

Dokumen tersebut menjadi bukti baru yang diharapkan dapat membantah tuduhan terhadap Karina. Kuasa hukum menilai persoalan yang menjerat kliennya berkaitan dengan administrasi keluarga, bukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan.

Akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar pada 10 November 2026 itu mencantumkan Reiner Sugata Liman sebagai ayah dan Karina Chandra sebagai ibu.

Dalam dokumen bernomor 5171-LT-10112026-0007 tersebut, tercatat seorang anak laki-laki yang lahir pada 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika.

Ipung mengatakan penyerahan akta kelahiran itu menindaklanjuti arahan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Denpasar agar pihaknya menyampaikan bukti tambahan melalui Kapolresta.

“Sekarang saya menyerahkan alat bukti yang bisa membunuh atau meredam semua laporan ini, atau mematahkan dalil yang dituduhkan selama ini terbukti,” kata Ipung di Mapolresta Denpasar.

Dia menegaskan akta kelahiran tersebut menjadi dokumen penting dalam menjelaskan status administrasi anak yang menjadi pokok persoalan perkara.

Kuasa Hukum Soroti Pemblokiran Akta Kelahiran

Ipung mengungkapkan pihaknya telah berulang kali berupaya mengurus akta kelahiran ketika Karina masih berstatus teradu hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, persoalan administrasi semakin rumit setelah RSL diduga mengajukan pemblokiran penerbitan akta kelahiran ke Disdukcapil Denpasar pada 11 Februari 2026, atau tiga hari sebelum anak tersebut lahir.

“Dia memblokir penerbitan akta kelahiran anak jika diajukan oleh seorang ibu bernama Karina Chandra,” ujarnya.

Kuasa hukum juga mengaku pernah meminta penyidik membantu memperoleh dokumen perkawinan dari pelapor. Namun, permintaan tersebut disebut tidak mendapat tindak lanjut.

Ipung turut menyebut pihaknya pernah menyerahkan surat keterangan dari kantor desa yang mencantumkan Karina dan Reiner sebagai orang tua anak. Namun, dokumen itu diklaim tidak diterima penyidik.

Persoalkan Dokumen Kependudukan

Selain akta kelahiran, Ipung menyoroti penguasaan sejumlah dokumen kependudukan milik Karina oleh RSL. Dokumen tersebut meliputi akta perkawinan, KTP berstatus kawin, dan kartu keluarga.

Dia menyebut akta perkawinan berada dalam penguasaan RSL sejak 16 September 2025. Sementara itu, KTP dengan status kawin disebut dikuasai sejak 17 Desember 2025.

Persoalan lain muncul terkait penerbitan KTP baru Karina pada 2 Maret 2026. Menurut Ipung, RSL menggunakan KTP lama yang masih mencantumkan status belum kawin ketika melaporkan Karina ke polisi pada 10 Maret 2026.

Kondisi tersebut membuat pihak kuasa hukum mempertanyakan prosedur penerbitan KTP baru, termasuk keabsahan surat kehilangan dan proses penerbitannya tanpa kehadiran Karina.

Ipung juga mengkritik proses penyidikan Unit PPA Polresta Denpasar. Dia menilai penyidik perlu mengakomodasi saksi yang meringankan sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.

Pihaknya berharap Kapolresta Denpasar yang baru mengevaluasi penanganan perkara tersebut dan melihat secara objektif perbedaan antara dugaan tindak pidana dengan sengketa administrasi keluarga.

“Saya yakin, semoga Kapolresta yang baru mengerti mana yang kriminalisasi dan mana yang murni sengketa administrasi keluarga,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai tanggapan RSL maupun penjelasan resmi penyidik Polresta Denpasar atas sejumlah tudingan kuasa hukum tersebut belum tersedia. Karena itu, seluruh klaim terkait dokumen dan proses penyidikan masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *