BALI – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) meraih dua penghargaan nasional dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas inovasi Tim Legal ITDC dalam memperkuat tata kelola investasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan mitigasi risiko hukum di kawasan pariwisata.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara IHCSA 2026 yang berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
Dalam ajang tersebut, Tim Legal ITDC memperoleh penghargaan Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team untuk sektor Properties & Real Estate.
Sementara itu, Vice President Legal ITDC, A. A. Ayu Wulan Prami Lestari, meraih penghargaan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel pada sektor yang sama. Ia juga masuk dalam jajaran In-House Counsel Elite (IHCE) 2026.
Capaian ini tidak terlepas dari tiga inovasi yang dikembangkan Tim Legal ITDC untuk mendukung pengelolaan kawasan pariwisata, termasuk The Nusa Dua dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Inovasi pertama menyasar pembaruan Land Utilization and Development Agreement (LUDA), yakni perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan antara ITDC dengan mitra investor.
Melalui pembaruan tersebut, ITDC menyesuaikan standar kerja sama berdasarkan peruntukan lahan, memperbarui klausul komersial, serta memperkuat mekanisme evaluasi kinerja mitra usaha.
Langkah ini bertujuan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sekaligus menciptakan pengelolaan investasi yang lebih terukur.
Inovasi kedua berkaitan dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pengosongan Lahan Berbasis HAM di KEK Mandalika.
Pedoman tersebut mengatur proses penataan lahan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pemulihan dan pemantauan. ITDC mengedepankan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, komunikasi persuasif, serta akuntabilitas.
Pendekatan berbasis HAM ini menjadi perhatian penting dalam pengelolaan kawasan pariwisata, terutama untuk meminimalkan potensi konflik sosial dan memastikan proses penataan kawasan tetap memperhatikan aspek hukum serta kemanusiaan.
Plt. Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, mengatakan pengembangan destinasi pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan investasi. Kepastian hukum serta tata kelola yang memperhatikan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting.
“Pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan investasi, tetapi juga kepastian hukum serta tata kelola yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ahmad Fajar.
Ia menilai pembaruan kerangka kerja sama investasi dan penguatan pedoman berbasis HAM menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan kawasan yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sementara itu, inovasi ketiga diwujudkan melalui General Legal Meeting (GLM), forum lintas divisi yang mulai berjalan sejak 2025 untuk meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan perusahaan.
Pada 21–22 Agustus 2026, ITDC mengembangkan forum tersebut melalui dua lokakarya di Pertamina Mandalika International Circuit. Pembahasannya mencakup kebijakan HAM dalam penataan kawasan serta pembaruan perjanjian LUDA.
Kegiatan itu melibatkan berbagai fungsi internal, praktisi, dan akademisi hukum. Tujuannya memperkuat pemahaman mengenai kepatuhan serta mendorong mitigasi risiko sejak tahap perencanaan bisnis.
Vice President Legal ITDC, A. A. Ayu Wulan Prami Lestari, menjelaskan bahwa ketiga inovasi tersebut memperkuat posisi fungsi Legal sebagai mitra strategis perusahaan, bukan sekadar bagian yang menangani persoalan hukum.
Menurutnya, pembaruan LUDA, pedoman berbasis HAM, dan General Legal Meeting saling melengkapi untuk memastikan pengelolaan risiko hukum menjadi tanggung jawab bersama seluruh fungsi perusahaan.
Selain meraih dua penghargaan, ITDC juga masuk nominasi Indonesia’s Best Legal Prevention Program untuk kategori BUMN dengan jumlah personel Legal kurang dari 11 orang.
IHCSA 2026 diselenggarakan Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), dengan dukungan Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA). Mengusung tema Unlocking Growth in the Age of Complexity 2027, ajang ini memberikan apresiasi kepada profesional dan tim hukum korporasi yang mampu menjawab tantangan regulasi serta kompleksitas dunia usaha.












