Mataram, Jurnalekbis.com – Ulama kharismatik sekaligus mantan anggota DPRD NTB periode 2014–2024, TGH Najamudin Mustafa, melontarkan kritik tajam kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ia menuding sang gubernur memainkan strategi politik belah bambu yang dinilai hanya akan melahirkan perpecahan dan meninggalkan luka politik di Bumi Gora.
“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, ia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” tegas TGH Najamudin saat ditemui di Mataram, Jumat (22/8/2025).
Najamudin menilai praktik itu terlihat jelas dari langkah Gubernur Iqbal yang disebut-sebut mengumpulkan sejumlah ketua fraksi DPRD NTB secara diam-diam di sebuah hotel di Mataram pada 19 Agustus 2025. Pertemuan tersebut dikabarkan membahas kasus dana siluman yang kini tengah diusut Kejaksaan Tinggi NTB.
Menurutnya, langkah gubernur itu mengabaikan etika komunikasi politik. Sebab, posisi ketua fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik. “Ketika seorang gubernur berinisiatif bertemu ketua fraksi, mestinya ia berkomunikasi dulu dengan ketua partai. Bukan malah mengumpulkan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan partai politik,” ucap Najamudin.
Ia menilai manuver itu justru melewati otoritas partai dan rawan menimbulkan kesalahpahaman. “Hubungan kepala daerah dan partai politik bukan sekadar relasi personal, tapi formal. Jika dilewati, akan muncul kesan adanya upaya meretakkan internal partai,” tambahnya.
Dampak dari langkah Gubernur Iqbal disebut Najamudin sudah mulai terasa. Beberapa partai bereaksi keras terhadap kadernya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan, PDI Perjuangan langsung mencopot Ketua Fraksinya, Raden Nuna Abriadi, akibat polemik yang mencuat ke publik.
“Ini bukti nyata langkah gubernur sudah memakan korban. Gubernur sengaja menciptakan politik pecah belah,” ujar mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB itu.
Najamudin juga membandingkan sikap Iqbal dengan para gubernur sebelumnya, seperti TGB HM Zainul Majdi dan H Zulkieflimansyah, yang kerap sowan menemui pimpinan partai politik. Menurutnya, langkah itu mencerminkan tata krama politik yang baik.
“Silaturahmi itu bukan merendahkan, justru meninggikan martabat. Gubernur datang sowan ke ketua partai adalah tradisi baik yang harus dipelihara,” jelasnya.Gubernur Dinilai Lebih Jadi “Dealer”
Najamudin menegaskan, jika pola politik belah bambu terus dipraktikkan, Gubernur Iqbal tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin sejati. “Pemimpin itu panutan. Gubernur yang memainkan politik belah bambu tidak akan pernah layak jadi panutan. Leader itu mengayomi, sementara dealer hanya tukar tambah sesuai kepentingan,” katanya.
Ia menilai, baru kali ini seorang gubernur yang baru menjabat justru membuat kegaduhan politik. Mulai dari munculnya kasus dana siluman yang berakar dari peraturan gubernur, hingga kebijakan yang melahirkan resistensi publik.
“Saya tidak bisa bayangkan seperti apa anggaran NTB ke depan jika pola seperti ini berlanjut. Anggaran warisan gubernur sebelumnya saja sudah dihancurkan sedemikian rupa,” tutup Najamudin dengan nada skeptis.
