Jakarta, Jurnalekbis.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan rangkaian isu strategis yang ia laporkan kepada Presiden dalam pertemuan di Istana, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, realisasi belanja pemda, hingga persoalan kesehatan dan pendidikan di Papua. Laporan tersebut disebut penting karena berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional serta penyelesaian masalah pelayanan publik di daerah.
Tito menjelaskan bahwa inflasi nasional per November menunjukkan tren yang tetap terkendali. “Inflasi year on year berada di angka 2,86%, sedangkan year to date mencapai 2,1%. Ini cukup baik,” ujarnya. Sektor pangan bahkan menjadi penyumbang deflasi, dan beras—yang sebelumnya menjadi komoditas bermasalah—untuk pertama kalinya keluar dari daftar pemicu inflasi. Menurut Tito, hal ini berkat kerja kolaboratif Kementerian Pertanian, Bulog, hingga pemerintah daerah.
Meski begitu, ia mengakui ada komoditas yang masih mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah, cabai, dan telur ayam ras. Selain itu, harga emas dunia yang meningkat akibat geopolitik dan tren dedolarisasi juga ikut mempengaruhi inflasi.
Tito juga melaporkan situasi pertumbuhan ekonomi daerah. Maluku Utara menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi, sementara Papua Tengah tercatat mengalami kontraksi hingga minus 8%. “Ini terjadi karena ekspor Freeport yang tertahan, smelter yang pernah terbakar, dan longsor yang menghambat produksi,” jelasnya. Meski begitu, sejumlah daerah lain menunjukkan pertumbuhan solid sehingga kondisi ekonomi nasional tetap seimbang.
Tak hanya itu, Tito memaparkan progres realisasi pendapatan dan belanja 552 daerah di Indonesia. Per 23 November, pendapatan daerah rata-rata telah mencapai 82–83%, mendekati target 90%. Namun belanja daerah baru menyentuh 68%. Ia menegaskan pemerintah mendorong realisasi belanja minimal 75–80% demi menjaga perputaran ekonomi. Tito menyebut rendahnya serapan anggaran dipengaruhi pergantian pejabat daerah pada Februari 2025 serta persiapan anggaran untuk gaji dan operasional di awal tahun.
Dalam pertemuan itu, Mendagri juga melaporkan program Koperasi Merah Putih, pembangunan kawasan MBG, dan percepatan pembangunan Papua melalui Komite Percepatan Papua. Ia bahkan meminta Presiden menjadwalkan pertemuan khusus antara komite dan para kepala daerah se-Papua agar percepatan pembangunan memiliki arahan yang jelas.
Isu lain yang dibahas ialah pembiayaan mahasiswa Papua yang sedang studi luar negeri. Tito mengungkapkan ada 56 mahasiswa yang belum dibayarkan biaya pendidikannya, dengan total tunggakan mencapai Rp37 miliar. Presiden menyetujui usulan agar pembiayaan tersebut diambil alih langsung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Di sektor kesehatan, Tito melaporkan masalah layanan medis di Papua yang menjadi sorotan nasional. Presiden memerintahkan audit menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Tim dari Kemendagri dan Kementerian Kesehatan diterjunkan ke Jayapura untuk menelusuri penyebab hingga tingkat fasilitas, manajemen, hingga regulasi daerah.
Menurut Tito, seluruh langkah ini harus dilakukan cepat demi memastikan pelayanan publik di Papua dan daerah lain berjalan baik. “Pesan Presiden jelas: jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.
