Mataram, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal turun langsung ke Pasar Mandalika Bertais, Selasa (10/2/2026), untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga melalui penguatan distribusi serta pemasifan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Direktur Penganekaragaman Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rina Syawal, serta jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
“Hari ini kita sengaja turun untuk melihat langsung kondisi harga-harga, terutama bahan pokok yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Memang terlihat ada kenaikan cukup tinggi pada cabai rawit,” ujar Iqbal kepada wartawan di lokasi.
Ia menyebutkan, harga cabai rawit yang seharusnya berada di kisaran maksimal sekitar Rp97 ribu per kilogram kini dijual pedagang pada rentang Rp90 ribu hingga Rp95 ribu per kilogram. Lonjakan ini dinilai berpotensi memberatkan masyarakat, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan Ramadan.
Untuk menekan kenaikan harga tersebut, Pemprov NTB menyiapkan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah yang dijadwalkan digelar serentak di seluruh pasar di NTB pada Jumat mendatang.
“Kita akan masuk lewat Gerakan Pangan Murah. Ini salah satu langkah konkret agar masyarakat tetap bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” kata Gubernur.
Iqbal menjelaskan, naiknya harga cabai dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari cuaca hujan yang menghambat panen petani, distribusi cabai ke luar daerah, hingga meningkatnya permintaan menjelang puasa.
“Lebih karena mekanisme pasar. Karena hujan, banyak petani tidak bisa panen sesuai harapan. Kedua, ada juga suplai yang keluar daerah, terutama ke Jawa. Ketiga, kebutuhan masyarakat mulai meningkat menjelang Ramadan,” jelasnya.
Terkait isu penimbunan, Gubernur memastikan hingga saat ini belum ditemukan indikasi kuat praktik tersebut. Menurutnya, cabai merupakan komoditas yang tidak bisa disimpan lama.
“Sampai sekarang belum ada indikasi penimbunan. Cabai itu tidak bisa ditahan lama, beberapa hari saja sudah busuk,” tegasnya.
Selain cabai, Pemprov NTB juga memantau pergerakan harga minyak goreng yang mulai menembus angka Rp20 ribu per liter. Meski demikian, Iqbal menilai komoditas tersebut masih dapat dikendalikan melalui jalur distribusi resmi, termasuk kerja sama dengan Perum BULOG dan skema minyak goreng subsidi.
Ke depan, Pemprov NTB akan memperkuat pengendalian harga melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. Rapat koordinasi lintas daerah dijadwalkan digelar dalam waktu dekat untuk menyatukan langkah pengendalian inflasi.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah meminta petani, produsen, serta pengepul cabai agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar lokal sebelum mengirim ke luar daerah.
“Kita ingin kebutuhan masyarakat NTB aman dulu. Setelah itu baru distribusi keluar,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi harga kepada masyarakat melalui pemasifan sosialisasi HET sebagai upaya mencegah spekulasi pasar. Ia berharap, langkah-langkah tersebut mampu menjaga daya beli warga sekaligus memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil selama Ramadan.
