Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447 H yang digelar di Mataram, Selasa (11/2/2026).
Rapat dibuka Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara daring bersama Plt Sekretaris Daerah NTB Lalu Faozal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K Pamungkas, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar. Hadir pula unsur Polda NTB, BPS, Kanwil DJPb NTB, serta perwakilan TPID kabupaten/kota se-NTB.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,86% (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,55% (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,82% (yoy), sementara inflasi terendah tercatat di Kota Mataram sebesar 3,69% (yoy) yang juga mengalami deflasi bulanan -0,21% (month to month/mtm).
Kepala Perwakilan BI NTB Hario K Pamungkas menjelaskan, tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring lonjakan harga emas global, serta komoditas perikanan dan tomat yang terdampak faktor cuaca.
“Ke depan, rangkaian HBKN seperti Imlek, Nyepi, dan Ramadan pada triwulan I 2026 berpotensi meningkatkan tekanan harga pangan akibat naiknya permintaan masyarakat. Namun inflasi 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran nasional 2,5 plus minus 1 persen,” kata Hario.
Ia menyebutkan, berdasarkan survei harga pangan strategis (PIHPS) hingga pekan pertama Februari 2026, harga beras dan gula pasir relatif stabil karena pasokan memadai. Harga bawang merah bahkan menurun seiring masuknya masa panen di Kabupaten Bima.
Namun demikian, BI mencatat kenaikan harga pada sejumlah komoditas seperti cabai rawit, bawang putih, telur ayam ras, dan daging sapi menjelang Ramadan.
“Untuk itu diperlukan penguatan kerja sama antarprovinsi dan intraprovinsi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah berbasis prinsip 3T—tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga—serta intensifikasi inspeksi pasar dan distributor,” ujarnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, Ramadan dan Idulfitri secara historis selalu diikuti peningkatan permintaan yang berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama komoditas pangan strategis.
Ia meminta TPID provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat. Produsen dan distributor juga diimbau memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lokal sebelum menyalurkan komoditas ke luar daerah.
“Pemerintah daerah perlu aktif menggelar Gerakan Pangan Murah dan inspeksi pasar. Masyarakat juga kami imbau berbelanja bijak dan wajar, tidak panic buying,” kata Iqbal.
Sementara itu, Plt Sekda NTB Lalu Faozal menekankan pentingnya penguatan sentra produksi di Lombok dan Sumbawa, menjaga kelancaran rantai pasok, serta mengantisipasi keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin.
Menjelang HBKN triwulan I 2026, TPID NTB menargetkan inflasi bulanan tetap di bawah pola historis, inflasi tahunan berada dalam sasaran nasional, dan inflasi pangan terkendali. Rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan capacity building pelaporan TPID untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah.
