Mataram, Jurnalekbis.com — Perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Malaysia, SD Guthrie Berhad, menargetkan perekrutan hingga 5.000–6.000 pekerja asal Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2026. Target tersebut disampaikan dalam agenda apresiasi mitra kerja sekaligus penguatan program penempatan tenaga kerja prosedural dan beretika (zero cost).
Ketua Tenaga Kerja SD Guthrie Berhad, Badrul Hisham bin Ismail, mengatakan program ini merupakan bentuk terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selama ini mendukung proses rekrutmen tenaga kerja secara resmi tanpa pungutan biaya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah NTB yang telah membantu menjayakan program perekrutan beretika dan zero cost. Harapan kami, kerja sama ini bisa terus dilanjutkan,” ujar Badrul. Jumat (13/2).
Ia menegaskan, kesempatan bekerja di Malaysia melalui SD Guthrie sepenuhnya tanpa biaya.
“Ini peluang untuk bekerja di Malaysia tanpa perlu keluar biaya satu persen pun,” katanya.
Untuk semester pertama 2026, SD Guthrie menargetkan sedikitnya 3.000 pekerja NTB ditempatkan di Semenanjung Malaysia. Selain itu, sekitar 1.000 pekerja akan disalurkan ke wilayah Sabah dan Sarawak.
“Kalau digabung, totalnya bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 orang sepanjang tahun, tergantung tambahan kebutuhan,” jelasnya.
Seluruh peluang kerja tersebut berada di sektor perkebunan kelapa sawit yang dikenal sebagai pekerjaan 3D (dirty, dangerous, dan difficult). Meski demikian, Badrul menyebut pihaknya terbuka membantu kelompok masyarakat kurang mampu agar bisa mengakses kesempatan kerja ini.
“Kami siap turun langsung ke lapangan untuk bertemu calon pekerja yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Aidy Furqan, menyambut baik komitmen SD Guthrie. Ia menilai program zero cost menjadi peluang strategis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
“Kami sangat apresiasi karena ini zero cost. Kenapa tidak kita beri kesempatan juga kepada anak-anak potensial dari keluarga miskin ekstrem agar bisa mengangkat ekonomi keluarganya,” kata Aidy.
Ia mengungkapkan, Pemprov NTB kini menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja menjadi Skills Center, dengan tambahan pelatihan bahasa asing, pemahaman budaya, dan penguatan soft skill sebelum calon pekerja diberangkatkan.
Selain itu, pihaknya tengah merancang sistem “kartu kendali” untuk memastikan seluruh pekerja migran berangkat secara prosedural.
“Yang tidak punya kartu kendali tidak boleh berangkat. Ini untuk menekan keberangkatan ilegal,” tegasnya.
Ketua DPD APJATI NTB, Edy Sopyan, menilai lulusan SMK berpeluang besar terserap di sektor perkebunan sebagai tenaga pemula.
Menurutnya, bekerja di Malaysia juga bisa menjadi batu loncatan sebelum melanjutkan ke negara lain seperti Jepang atau Korea yang membutuhkan biaya dan pengalaman lebih besar.
“Kerja dua sampai tiga tahun di Malaysia bisa jadi bekal pengalaman sekaligus modal. Setelah itu, mereka punya peluang ke negara lain,” ujarnya.
Program rekrutmen ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat NTB untuk mendapatkan pekerjaan layak secara aman dan legal, sekaligus memperkuat kerja sama ketenagakerjaan Indonesia–Malaysia berbasis perlindungan pekerja.
