Menunggu adalah pekerjaan yang paling dibenci, tetapi justru paling sering dipaksakan kepada rakyat. Dalam politik Indonesia, menunggu bukan lagi sekadar fase. Ia telah berubah menjadi pola, terutama ketika menyangkut satu janji yang terus diulang dari rezim ke rezim: pemberantasan korupsi.
Sejak Reformasi 1998, agenda ini nyaris tidak pernah absen dari panggung kekuasaan. Setiap pergantian pemerintahan selalu membawa janji yang sama: negara akan dibersihkan, hukum akan ditegakkan, dan korupsi akan diperangi hingga ke akarnya. Janji itu terdengar meyakinkan, bahkan sering kali menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik.
Namun, seiring berjalannya waktu, janji itu semakin sering terdengar seperti ritual politik. Ia wajib diucapkan, tetapi tidak selalu disertai keberanian untuk diwujudkan secara konsisten.
Pada era Joko Widodo, harapan publik terhadap pemberantasan korupsi sempat mencapai titik tertinggi. Gaya kepemimpinan yang sederhana, citra sebagai sosok di luar lingkaran elite lama, serta komitmen awal terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberi keyakinan bahwa perubahan nyata mungkin benar-benar terjadi.
Akan tetapi, perjalanan waktu menghadirkan kenyataan yang jauh lebih rumit.
Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi titik balik yang menentukan. Banyak kalangan menilai perubahan itu melemahkan independensi lembaga antirasuah. Publik kembali diminta untuk menunggu—menunggu pembuktian bahwa perubahan tersebut tidak akan mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.
Yang terjadi setelah itu justru memperpanjang daftar pertanyaan.
Penanganan sejumlah kasus besar dinilai tidak lagi seagresif sebelumnya. Persepsi publik terhadap KPK mengalami erosi. Kepercayaan yang dahulu begitu besar perlahan mulai memudar. Namun di tengah situasi itu, narasi resmi pemerintah tetap terdengar sama: proses sedang berjalan, reformasi masih berlangsung, dan hasil akan terlihat pada waktunya.
Sekali lagi, rakyat diminta menunggu.
Kini tongkat estafet kekuasaan berada di tangan Prabowo Subianto. Harapan baru kembali dibangun, dengan janji yang tidak jauh berbeda: penegakan hukum yang tegas, pemerintahan yang bersih, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.
Namun masyarakat Indonesia hari ini bukan lagi publik yang naif.
Pengalaman panjang selama lebih dari dua dekade telah membentuk kesadaran baru bahwa janji politik tidak cukup untuk dipercaya begitu saja. Janji harus diuji. Dan ujian itu tidak bisa ditunda terlalu lama.
Di sinilah menunggu berubah menjadi ruang yang kritis.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah pemerintahan baru akan melanjutkan pola lama mengelola harapan tanpa keberanian melakukan terobosan struktural? Ataukah benar-benar berani mengambil langkah yang mungkin tidak populer, tetapi substansial dalam memberantas korupsi?
Sebab, persoalan korupsi di Indonesia sesungguhnya bukan sekadar soal individu yang melanggar hukum. Korupsi telah menjadi persoalan sistemik. Ia melibatkan jaringan kekuasaan, kepentingan ekonomi, kompromi politik, dan relasi antarelite yang saling menopang.
Dalam konteks seperti itu, menunggu bisa menjadi jebakan.
Tanpa tekanan publik yang konsisten, waktu justru berpotensi dipakai untuk mempertahankan status quo. Janji akan terus diulang, pidato akan terus disampaikan, sementara perubahan hanya berjalan di tempat.
Lebih jauh lagi, menunggu terlalu lama tanpa hasil berisiko melahirkan normalisasi. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai bagian dari kenyataan yang dianggap lumrah dan tak terhindarkan.
Ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya sistem hukum, tetapi juga standar moral publik.
Dan ketika moral publik runtuh, pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi agenda bersama. Ia berubah menjadi slogan kosong yang hanya dihidupkan setiap kali musim politik tiba.
Pada titik inilah kita perlu jujur: menunggu tidak selalu mulia.
Menunggu memang bisa menjadi bentuk kesabaran yang konstruktif. Namun, ia juga dapat berubah menjadi pembiaran yang destruktif. Perbedaannya terletak pada satu hal: apakah menunggu disertai kesadaran kritis, atau justru dibarengi sikap pasrah.
Rakyat tidak bisa lagi hanya menunggu dalam diam.
Menunggu harus disertai pengawasan, kritik, dan keberanian untuk menuntut. Sebab dalam politik, kekuasaan tidak selalu bergerak hanya karena niat baik. Sering kali, ia bergerak karena ada tekanan yang terus-menerus.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat apa yang dijanjikan para pemimpin, melainkan apa yang benar-benar mereka lakukan.
Waktu—yang selama ini diminta untuk kita tunggu akan menjadi saksi yang paling jujur.
Apakah era Joko Widodo akan dikenang sebagai masa ketika harapan mulai meredup?
Apakah era Prabowo Subianto akan menjadi koreksi atas kegagalan masa lalu, atau justru kelanjutan dari pola yang sama?
Jawabannya tidak ada dalam retorika.
Jawabannya ada pada keberanian untuk bertindak, dan pada kesediaan rakyat untuk tidak berhenti menuntut.
Sebab pada akhirnya, menunggu bukanlah tujuan. Ia hanyalah fase.
Dan jika fase itu berlangsung terlalu lama tanpa hasil, maka yang tersisa bukan lagi harapan, melainkan kekecewaan yang terus menumpuk.
