Jakarta, Jurnalekbis.com – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) kembali mencatat capaian di bidang pengelolaan lingkungan. Pada ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan ini meraih satu predikat PROPER Emas dan 12 predikat PROPER Hijau.
Predikat PROPER Emas diraih oleh Integrated Terminal Surabaya. Sementara itu, jumlah unit yang meraih PROPER Hijau meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 10 unit menjadi 12 unit.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada Group Head Operation Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Budi Prasojo di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Capaian tersebut menempatkan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sebagai salah satu regional dengan peningkatan kinerja lingkungan paling signifikan di lingkungan Pertamina Patra Niaga.
Adapun 12 unit yang meraih PROPER Hijau yakni Aviation Fuel Terminal Lombok atau Bandara Internasional Lombok (BIL), Aviation Fuel Terminal Juanda, Aviation Fuel Terminal El Tari, Bitumen Plant Gresik, Fuel Terminal Madiun, Fuel Terminal Malang, Fuel Terminal Maumere, Fuel Terminal Tuban, Integrated Terminal Ampenan, Integrated Terminal Bima, Integrated Terminal Tanjung Wangi, dan Integrated Terminal Tenau.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penghargaan PROPER bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan instrumen untuk mendorong perusahaan memperbaiki tata kelola lingkungannya.
“Penghargaan Anugerah Lingkungan PROPER merupakan bagian dari upaya mendorong peran perusahaan dalam menjaga dan perlindungan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup mengajak sekitar 74.000 unit dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikuti aturan lingkungan hidup,” kata Hanif dalam sambutannya.
Menurut Hanif, tantangan pengelolaan lingkungan saat ini tidak lagi hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi. Dunia usaha dituntut menghadirkan inovasi dan program berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Data KLHK menunjukkan jumlah peserta PROPER 2025 meningkat 22 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2024 terdapat 4.495 perusahaan peserta, maka pada 2025 jumlahnya naik menjadi 5.476 perusahaan.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rasio Ridho Sani, mengatakan dari ribuan perusahaan tersebut hanya sebagian yang mampu mencapai kategori kinerja terbaik.
“Sebanyak 2.437 perusahaan dinyatakan taat, 2.886 perusahaan tidak taat, dan 153 perusahaan tidak beroperasi. Acara ini juga dihadiri oleh sembilan pimpinan perusahaan penerima Green Leadership, 39 pimpinan perusahaan peraih PROPER Emas dan 243 pimpinan perusahaan peraih PROPER Hijau,” ujar Rasio.
Di tengah ketatnya penilaian tersebut, capaian Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dinilai menunjukkan adanya peningkatan dalam penerapan aspek lingkungan di seluruh rantai operasional, mulai dari terminal bahan bakar hingga fasilitas aviasi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari upaya perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan bisnis sehari-hari.
“Pencapaian penghargaan PROPER Emas dan Hijau ini menjadi bukti komitmen Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam menjalankan operasional yang selaras dengan prinsip Environment, Social and Governance atau ESG, serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Ahad.
Ia menambahkan, perusahaan akan terus memperkuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), terutama yang berkaitan dengan pengurangan emisi, pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dengan raihan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menargetkan peningkatan jumlah unit peraih PROPER Hijau dan Emas pada tahun mendatang, seiring dorongan pemerintah agar perusahaan tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak keberlanjutan.
