Mataram, Jurnalekbis.com – Bank Syariah Indonesia (BSI) memperkuat kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) melalui skema pembiayaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sinergi ini tidak hanya menyasar penguatan operasional, tetapi juga keberlanjutan ekosistem program pemerintah di daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat (NTB).
Regional CEO RO XII Surabaya Bali Nusra BSI, Muhammad Arif Gunawan, mengatakan kerja sama ini menjadi bagian penting dari peran BSI sebagai pendukung program strategis nasional. Menurutnya, BSI tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga terlibat dalam peningkatan kapasitas pelaku di lapangan.
“Ini tentu satu bentuk kolaborasi. BSI menjadi bagian dari ekosistem terselenggaranya program pemerintah, khususnya makan bergizi gratis. Saat ini kami bersama BGN menyelenggarakan bimbingan teknis bagi para pelaku dapur agar proses bisnis operasional semakin jelas di level teknis,” ujar Arif, Rabu (15/4).
Ia menjelaskan, BSI juga menawarkan berbagai program unggulan untuk mendukung operasional dapur MBG secara berkelanjutan. Hingga kini, tercatat sebanyak 722 SPPG telah bekerja sama dan memanfaatkan produk pembiayaan BSI.
Arif menambahkan, pembiayaan yang diberikan menyasar pelaku usaha yang memenuhi kriteria atau eligible, baik untuk pembangunan dapur baru maupun pengembangan dapur yang sudah ada.
“Skema yang kami siapkan termasuk pembiayaan investasi pembangunan dapur hingga refinancing aset bagi dapur existing. Di NTB sendiri, kami sudah menyalurkan pembiayaan kepada beberapa pelaku, dengan rata-rata nilai sekitar Rp1 hingga Rp2 miliar, tergantung kebutuhan,” jelasnya.
Untuk tenor pembiayaan, BSI memberikan jangka waktu hingga lima tahun. Menurut Arif, skema ini dirancang agar fleksibel dan sesuai dengan kemampuan pelaku usaha di sektor tersebut.
“Semangatnya adalah bagaimana program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, dan BSI hadir sebagai support system. Dari pengalaman kami, pembiayaan ini cukup diterima oleh pelaku usaha,” katanya.
Secara khusus di NTB, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada sekitar 50 pelaku usaha dapur SPPG. Proses pengajuan pembiayaan juga diklaim relatif cepat, selama memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku.
“Insya Allah kami bisa memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan standard service level agreement yang ada,” imbuh Arif.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyebut dukungan perbankan, termasuk BSI, menjadi kunci dalam mempercepat implementasi program MBG di daerah. Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk operasional SPPG cukup besar dan mengalir langsung ke unit pelaksana.
“Setiap SPPG itu dalam satu bulan bisa menerima dana mendekati Rp1 miliar. Kalau dalam setahun bisa sekitar Rp10 miliar, tergantung operasionalnya,” kata Tigor.
Ia memaparkan, dengan jumlah sekitar 750 SPPG, potensi perputaran dana bisa mencapai lebih dari Rp3 triliun. Dana tersebut disalurkan secara berkala setiap 10 hari untuk memastikan kelancaran operasional.
“Dana ini langsung digunakan untuk membeli bahan baku, dengan nilai sekitar Rp10 ribu per porsi. Selain itu, ada biaya operasional sekitar Rp3 ribu per porsi dan insentif bagi pengelola,” jelasnya.
Menurut Tigor, penyaluran dana ini juga berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi di tingkat bawah, terutama sektor pangan dan pertanian lokal.
“Dana sudah mulai turun dan ini sudah menggerakkan ekonomi di bawah. Penyalurannya langsung ke SPPG melalui mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Dengan kolaborasi ini, BSI dan BGN berharap program makan bergizi gratis tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi berkelanjutan di daerah.
BSI Perkuat Program Makan Bergizi Gratis, 722 Dapur SPPG Terima Pembiayaan
