Mataram, Jurnalekbis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengakselerasi Program Desa Berdaya sebagai strategi menekan kemiskinan dan memperluas inklusi keuangan di tingkat desa. Program ini menempatkan desa sebagai pusat pembangunan dengan menyasar kelompok rentan, pelaku usaha ultra mikro, dan masyarakat prasejahtera.
Kick off kolaborasi sektor jasa keuangan ditandai dengan pembukaan kegiatan Training of Facilitator (TOF) bagi pendamping Desa Berdaya. Langkah ini menjadi fase awal untuk memperkuat kapasitas pendamping dalam memberikan edukasi keuangan yang praktis, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Program Desa Berdaya adalah wujud nyata komitmen kami untuk memastikan edukasi keuangan, akses pembiayaan, dan perlindungan konsumen benar-benar dirasakan masyarakat desa secara berkelanjutan,” ujar Rudi dalam sambutannya.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB. Hadir pula perwakilan International Labour Organization (ILO) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain seremoni pembukaan, agenda juga diisi dengan gelar wicara yang mengangkat tema edukasi keuangan dan akses pembiayaan bagi komunitas rentan. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah Provinsi NTB dalam kesempatan itu menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi pengungkit kemandirian ekonomi melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.
Sehari setelah peluncuran, OJK bersama stakeholder melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lombok Timur. Kunjungan ini bertujuan memetakan kesiapan pelaku usaha yang akan terlibat sebagai pendamping dan offtaker dalam program.
Dari hasil peninjauan, Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri mengusulkan tiga pelaku usaha potensial, yakni peternak ayam petelur, pengusaha kemiri, serta pengrajin batik khas Sasambo. Ketiganya dinilai memiliki kinerja usaha yang baik dan rencana ekspansi, serta siap mendukung program sebagai mitra pendamping.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi, di mana pelaku usaha tidak hanya berkembang secara individu, tetapi juga mampu menjadi penggerak bagi masyarakat di sekitarnya.
Ke depan, implementasi Program Desa Berdaya akan difokuskan pada penguatan ekosistem UMKM desa melalui sinergi lembaga keuangan. Tidak hanya soal pembiayaan, tetapi juga mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan pembinaan usaha berbasis potensi lokal.
Optimalisasi peran FKIJK NTB juga dinilai penting untuk memperkuat integrasi program antar lembaga, termasuk dalam hal pemanfaatan data dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan pendekatan tersebut, Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya mampu mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTB.
