Mataram, Jurnalekbis.com — Wacana dominasi politik kawasan utara di Kabupaten Lombok Tengah mulai digugat. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan untuk berani tampil sebagai calon bupati pada Pilkada 2029.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai konstruksi sosial-politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” yang selama ini melekat dalam politik lokal sudah tidak relevan dipertahankan sebagai penentu kepemimpinan daerah.
“Masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan kesetaraan. Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama,” kata pria yang akrab disapa Didu itu di Mataram, Senin (11/5/2026).
Istilah “Lauk Kawat” selama ini merujuk pada kawasan selatan Lombok Tengah yang identik dengan wilayah pesisir dan pariwisata. Sementara “Dayen Kawat” menggambarkan kawasan utara yang dikenal sebagai daerah pertanian subur.
Dalam praktik politik lokal, pola tersebut kerap menjadi formula tidak tertulis dalam penentuan pasangan kepala daerah. Posisi bupati hampir selalu berasal dari kawasan utara, sedangkan selatan berada di posisi wakil.
Didu menilai pola itu merupakan warisan politik lama yang lahir dari konstruksi sosial masa lalu. Namun, perubahan sosial dan ekonomi di Lombok Tengah disebut telah mengubah cara masyarakat menentukan pilihan politik.
“Publik sekarang lebih rasional. Yang dilihat bukan lagi asal wilayah, tetapi kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan menyelesaikan persoalan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, tidak boleh ada lagi kawasan yang merasa hanya menjadi pelengkap kekuasaan. Karena itu, Mi6 mendorong ruang politik yang lebih terbuka bagi semua figur potensial tanpa sekat geografis.
Ia menegaskan dorongan terhadap figur selatan bukan untuk membelah masyarakat Lombok Tengah antara utara dan selatan. Justru sebaliknya, langkah itu disebut sebagai upaya menghadirkan demokrasi yang lebih setara.
“Ini bukan soal mempertentangkan wilayah. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk memimpin,” tegas mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode tersebut.
Didu melihat kawasan selatan kini mengalami perubahan besar setelah hadirnya kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, hingga meningkatnya investasi dan konektivitas wilayah.
Pertumbuhan ekonomi baru, kata dia, justru banyak bergerak di kawasan selatan. Kondisi itu ikut melahirkan kelas sosial dan sumber daya manusia baru yang lebih percaya diri dalam kontestasi politik.
“Selatan hari ini bukan lagi daerah pinggiran. Pariwisata internasional berkembang di sana, investasi tumbuh di sana, dan infrastruktur juga berkembang pesat,” katanya.
Selain faktor ekonomi, kawasan selatan juga dinilai memiliki modal demografis yang kuat. Jumlah penduduk yang besar menjadi potensi lahirnya figur alternatif dalam Pilkada mendatang.
Meski begitu, Didu mengingatkan bahwa faktor wilayah saja tidak cukup untuk memenangkan kontestasi politik. Figur calon kepala daerah tetap harus memiliki gagasan pembangunan, kemampuan komunikasi politik, dan jaringan sosial yang kuat.
Ia juga menilai generasi muda berpeluang besar mematahkan pola lama politik berbasis geografis. Menurutnya, anak muda saat ini lebih terbuka dan cenderung memilih pemimpin berdasarkan kompetensi.
“Pilkada 2029 bisa menjadi momentum lahirnya politik baru di Lombok Tengah. Politik yang bertumpu pada ide dan kapasitas, bukan sekat wilayah,” katanya.
Didu menambahkan, Lombok Tengah membutuhkan pemimpin yang mampu membaca perubahan sosial-ekonomi secara cepat, terutama di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Daerah ini memerlukan pemimpin dengan perspektif baru, mampu menjaga investasi tetap tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat lokal,” ujarnya.
