Makkah, Jurnalekbis.com — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memperkuat sistem pengawasan dan layanan jemaah berbasis digital di tengah operasional ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang terus berjalan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat respons terhadap keluhan, memantau pergerakan jemaah secara real time, hingga memastikan perlindungan layanan selama fase puncak haji.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaff, mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola pelayanan haji tahun ini.
“Transformasi digital ini menjadi bagian dari ikhtiar Kemen Haji untuk memastikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah berjalan semakin cepat, terukur, dan lebih responsif,” ujar Maria dalam konferensi pers, Selasa (12/5/2026).
Hingga hari ke-22 operasional haji, pemerintah mencatat sebanyak 359 kelompok terbang (kloter) dengan 138.879 jemaah serta 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 273 kloter berisi 105.360 jemaah dan 1.092 petugas sudah tiba di Makkah.
Sementara kedatangan gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, mencapai 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas. Di sisi lain, sebanyak 6.018 jemaah haji khusus juga telah berada di Arab Saudi untuk menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal.
Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah meluncurkan aplikasi “Kawal Haji” yang dapat digunakan jemaah maupun petugas untuk menyampaikan laporan, kendala layanan, hingga kebutuhan pendampingan selama berada di Tanah Suci.
Melalui sistem tersebut, setiap laporan yang masuk dapat langsung dipantau dan diteruskan kepada petugas sesuai kewenangannya.
“Tujuannya jelas, memastikan setiap layanan kepada jemaah dapat dipantau lebih dekat, setiap kendala segera diketahui, dan setiap respons dilakukan lebih cepat dan tepat,” katanya.
Selain aplikasi pelaporan, pemerintah juga memperkuat Command Center Haji 2026 sebagai pusat kendali internal penyelenggaraan haji. Sistem ini memantau berbagai aspek layanan mulai dari pergerakan jemaah, data kloter, akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga kondisi lapangan yang membutuhkan penanganan cepat.
Maria menegaskan digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan perubahan pola kerja agar pelayanan semakin transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan setiap laporan jemaah didengar, setiap dinamika di lapangan terpantau, dan setiap petugas memiliki dukungan informasi yang memadai,” ujarnya.
Menjelang fase puncak ibadah haji, pemerintah juga mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan aktivitas berat, terutama di luar hotel saat cuaca siang ekstrem.
Jemaah diminta memperbanyak istirahat, menjaga asupan cairan, makan tepat waktu, serta segera melapor apabila mengalami gangguan kesehatan. Imbauan khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah risiko tinggi agar rutin berkoordinasi dengan petugas kesehatan maupun ketua rombongan.
Menurut Maria, layanan kesehatan haji Indonesia hingga kini masih berjalan optimal dengan pemantauan aktif di hotel, sektor, klinik kesehatan haji, hingga fasilitas rujukan.
“Kami mengapresiasi seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja memberikan layanan terbaik bagi jemaah baik di tanah air maupun di Arab Saudi,” tuturnya.
Pemerintah berharap sistem pengawasan digital yang diterapkan tahun ini mampu mempercepat penanganan persoalan di lapangan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
