Mataram, Jurnalekbis.com — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menyesalkan masih adanya praktik pemberangkatan calon jemaah haji nonprosedural dari Indonesia. Hal itu disampaikan saat melakukan pemantauan langsung pelayanan jemaah calon haji di Asrama Haji Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (8/5/2026).
Dalam kunjungannya, Gus Irfan memeriksa alur pelayanan jemaah mulai dari proses keberangkatan, fasilitas asrama, hingga kondisi jemaah yang sedang berada di kamar-kamar penginapan. Ia memastikan kesiapan embarkasi berjalan sesuai standar pelayanan dan jadwal penerbangan yang telah ditetapkan.
Namun di tengah pengecekan tersebut, Gus Irfan menyoroti maraknya praktik keberangkatan haji tanpa prosedur resmi atau tanpa tasrih yang kini menjadi perhatian serius Pemerintah Arab Saudi.
“Inilah yang saya sesalkan sekali, masih ada teman-teman kita yang mengiming-imingi warga negara kita untuk berangkat haji tanpa antre. Padahal secara teori dan teknis itu tidak mungkin,” ujar Gus Irfan.
Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi tahun ini memperketat pengawasan terhadap jemaah haji ilegal. Saudi disebut tidak lagi memberikan toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki dokumen resmi atau tasrih haji.
“Pemerintah Saudi sudah sangat ketat. Apalagi tahun ini mereka tidak akan memberikan toleransi untuk jemaah yang tidak memiliki tasrih. Mereka membuat kampanye besar-besaran, tidak ada haji tanpa tasrih,” katanya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keberangkatan cepat tanpa antrean resmi. Sebab, risiko yang dihadapi sangat besar, mulai dari tertahan di bandara hingga dipulangkan kembali oleh otoritas Saudi sebelum memasuki Makkah.
“Jangan sampai warga negara kita berangkat ke sana hanya berhenti di Madinah, tidak bisa ke Makkah, apalagi ke Arafah, lalu akhirnya dipulangkan oleh pemerintah Saudi,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan haji nonprosedural, Gus Irfan juga memastikan pelayanan calon jemaah haji di Embarkasi Lombok berjalan lancar. Ia mengapresiasi kesiapan petugas, termasuk tim kesehatan yang dinilai bekerja ketat dalam menentukan kelayakan terbang calon jemaah.
“Alhamdulillah tadi kita melihat situasi dan kondisi, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai skenario dan jadwal penerbangan. Mungkin ada satu dua kendala di lapangan, tetapi bisa diatasi,” ujarnya.
Ia secara khusus mendukung langkah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan ketat terhadap kondisi fisik jemaah sebelum keberangkatan. Menurutnya, keputusan medis harus menjadi prioritas demi keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Kalau memang dinyatakan tidak layak terbang, saya mendukung penuh apa yang dibutuhkan tim kesehatan, karena mereka yang tahu persis situasinya,” kata Gus Irfan.
Pemerintah Indonesia sendiri terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain menjamin keamanan dan kepastian keberangkatan, prosedur resmi juga menjadi syarat utama yang kini diawasi ketat oleh Pemerintah Arab Saudi.
