Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lombok Barat terus menuai perhatian berbagai kalangan. Tokoh muda Lombok Barat, Diegas B. Pardhana, meminta lembaga antirasuah itu tidak berhenti pada penangkapan awal, tetapi mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Diegas menilai kasus yang kembali menyeret kepala daerah menjadi tamparan keras bagi citra pemerintahan di Lombok Barat. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah KPK yang dinilai menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berjalan tanpa pandang bulu.
“Melihat kasus korupsi, kasus OTT ini, saya prihatin karena lagi-lagi Lombok Barat. Tapi di balik keprihatinan itu, saya bangga dengan kinerja KPK yang sudah menangkap maling-maling yang merampok daerah ini. Saya ingin pengembangan kasus ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus dikembangkan,” ujar Diegas.
Menurutnya, perasaan masyarakat saat ini bercampur antara kecewa, terkejut, sekaligus memiliki harapan baru terhadap pemberantasan korupsi.
“Saya prihatin, kaget, tapi sekaligus senang. Prihatinnya karena ini penangkapan kepala daerah yang ketiga. Senangnya, ternyata hukum masih bisa ditegakkan dan berjalan sesuai aturan,” katanya.
Diegas menyebut rentetan kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah menjadi indikator masih lemahnya tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut, menurut dia, telah mencoreng nama baik Lombok Barat di tingkat nasional.
Meski demikian, ia berharap momentum ini menjadi titik awal pembenahan birokrasi dan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan serta akuntabel.
Ia juga memberikan dukungan penuh kepada KPK agar tidak ragu memperluas penyelidikan apabila ditemukan keterlibatan pihak lain.
“Saya sangat mendukung apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah bekerja dengan baik memberantas dan menangkap maling-maling berdasi yang selama ini menguras daerah ini. Bravo untuk KPK,” tegasnya.
Lebih lanjut, Diegas meminta penyidik mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya tanpa mempertimbangkan jabatan maupun pengaruh politik.
“Saya meminta KPK mengusut sejelas-jelasnya kasus ini. Bila perlu sapu bersih. Siapa pun yang terlibat harus ditersangkakan dan segera diumumkan status hukumnya. Sikat terus sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Diegas mengajak masyarakat Lombok Barat untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, pengawasan publik menjadi salah satu kunci mencegah praktik korupsi kembali terulang.
Ia mengimbau warga ikut mengawal pelaksanaan proyek pemerintah, penggunaan anggaran daerah, hingga kebijakan publik agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Diegas juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan di Lombok Barat agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting.
Menurutnya, era keterbukaan informasi membuat setiap kebijakan dan penggunaan anggaran semakin mudah diawasi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Karena itu, seluruh pejabat, mulai dari kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala bidang hingga pejabat teknis, dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Kasus OTT yang kini ditangani KPK diharapkan tidak hanya berujung pada proses hukum terhadap para pelaku, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
