Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat (AKAD LOBAR) menyerukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), bersama dua orang lainnya sebagai tersangka.
Ketua Umum AKAD LOBAR, Sahril, S.H., menegaskan organisasi yang dipimpinnya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan meminta seluruh masyarakat memberikan kepercayaan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya secara independen, profesional, objektif, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati sebagai implementasi negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Sahril dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, kasus yang menimpa kepala daerah tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan individu. Peristiwa itu harus menjadi momentum untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih kuat, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sahril menilai penguatan tata kelola pemerintahan jauh lebih penting dibanding hanya berfokus pada pergantian figur. Pemerintahan yang sehat, katanya, hanya dapat diwujudkan melalui sistem pengawasan yang efektif, pelayanan publik yang profesional, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa prinsip tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta konsep good governance yang mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan publik.
AKAD LOBAR juga mendorong optimalisasi fungsi pengawasan internal maupun eksternal pemerintah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta memperkuat pembinaan, audit, evaluasi, hingga sistem peringatan dini agar potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan terus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat didorong menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara independen sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.
Tidak hanya itu, Sahril juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Akademisi, media massa, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dunia usaha, hingga komunitas dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan kritik dan masukan yang objektif berdasarkan data.
“Pemerintah daerah tidak boleh anti kritik. Kritik yang konstruktif harus diterima sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam situasi pasca OTT, AKAD LOBAR menyatakan mendukung pelaksanaan estafet kepemimpinan oleh Wakil Bupati Hj. Nurul Adha sesuai mekanisme konstitusional. Organisasi kepala desa itu berharap kepemimpinan baru mampu menjaga stabilitas pemerintahan, menjamin keberlanjutan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.
AKAD LOBAR juga mengajak seluruh kepala desa di Kabupaten Lombok Barat memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi dari tingkat desa.
Menutup pernyataannya, Sahril menegaskan pembangunan Lombok Barat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen daerah. Ia memastikan AKAD LOBAR siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan gagasan dan solusi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, serta pembangunan yang berkelanjutan.
