Jakarta, Jurnalekbis.com– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan fenomena El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memerlukan langkah mitigasi lebih dini sebelum memasuki musim hujan di penghujung tahun.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemerintah tidak hanya mempersiapkan penanganan dampak musim kemarau, tetapi juga mulai mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi basah, seperti hujan ekstrem dan siklon tropis yang berpotensi muncul saat musim hujan kembali tiba.
“Yang dibahas tidak hanya terkait kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, tetapi juga persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi basah ketika hujan kembali datang di akhir tahun, termasuk potensi siklon tropis,” kata Teuku Faisal.
Menurutnya, indikator El Nino ditentukan ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius di atas kondisi normal. Saat ini, parameter tersebut telah menunjukkan El Nino berada pada level kuat.
BMKG memfokuskan mitigasi pada dua sektor utama, yakni menjaga ketersediaan air dan mencegah meluasnya kebakaran hutan serta lahan.
Untuk mengatasi ancaman kekeringan, BMKG bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, hingga sektor swasta melalui operasi modifikasi cuaca guna meningkatkan curah hujan di kawasan prioritas. Air hujan tersebut dimanfaatkan untuk mengisi waduk yang berfungsi sebagai sumber irigasi, penyedia air bersih, hingga mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“Selama tahun 2026 operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan dan efektivitasnya sekitar 30 hingga 40 persen dalam meningkatkan curah hujan di wilayah tertentu,” ujarnya.
BMKG mencatat Indonesia memiliki sekitar 240 waduk yang dipantau secara berkala. Pelaksanaan modifikasi cuaca dilakukan berdasarkan kajian ilmiah, bukan sekadar melihat kondisi kemarau.
Salah satu operasi yang telah berlangsung dilakukan di kawasan Danau Toba sejak Mei hingga Juni 2026 bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II. Upaya tersebut bertujuan menjaga tinggi muka air yang setiap hari dapat menyusut hingga sekitar 1 sentimeter, sehingga kebutuhan masyarakat dan operasional PLTA tetap terpenuhi.
Di sektor karhutla, BMKG memprioritaskan enam provinsi yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan secara situasional di Kepulauan Riau dan beberapa wilayah Aceh.
Teuku menjelaskan pendekatan yang digunakan kini berbeda dibanding sebelum 2015. Pemerintah tidak lagi hanya memadamkan api ketika kebakaran terjadi, melainkan melakukan pencegahan sejak dini dengan menjaga kelembapan lahan gambut.
BMKG memanfaatkan data tinggi muka air tanah milik Kementerian Lingkungan Hidup serta sistem pemantauan SiPongi dari Kementerian Kehutanan untuk menentukan waktu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
“Ketika muka air tanah di lahan gambut turun pada batas tertentu, dilakukan operasi modifikasi cuaca agar tanah tetap jenuh sehingga tidak mudah terbakar,” jelasnya.
Sementara itu, untuk wilayah DKI Jakarta, operasi modifikasi cuaca dilakukan secara situasional bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta. Langkah tersebut baru dilaksanakan apabila ibu kota mengalami periode tanpa hujan yang cukup panjang dan masih tersedia awan yang memungkinkan dilakukan penyemaian.
Selain penyemaian dari udara, BMKG juga telah memasang ground-based generator di sejumlah gedung tinggi di Jakarta. Perangkat tersebut berfungsi membantu pembentukan hujan ketika terdapat awan potensial, sehingga dapat menurunkan suhu udara sekaligus memperbaiki kualitas udara yang biasanya memburuk setelah dua hingga tiga pekan tanpa hujan.
Teuku menegaskan seluruh operasi modifikasi cuaca dilakukan berdasarkan analisis ilmiah terhadap 699 zona musim di Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakteristik hujan yang berbeda sehingga penanganannya tidak dapat disamaratakan.
“Semua berbasis kajian ilmiah dan bahan yang digunakan merupakan bahan alami sehingga tidak membahayakan lingkungan,” tegasnya.
