Mataram Junalekbis.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif. Penerimaan negara meningkat signifikan, ditopang pertumbuhan pajak, lonjakan penerimaan kepabeanan akibat ekspor konsentrat tembaga, serta optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di sisi lain, belanja pemerintah tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung berbagai program prioritas nasional di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan APBN terus memainkan peran strategis sebagai penyangga ekonomi di tengah dinamika global maupun domestik.
“Hingga semester pertama 2026, APBN tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga pelayanan publik, serta mendorong pembangunan di Provinsi NTB,” ujar Ratih.
Data Kanwil DJPb NTB mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1,406 triliun hingga akhir Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 9,88 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontributor terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp714,14 miliar atau sekitar 50,77 persen dari total penerimaan pajak. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang Rp347,58 miliar atau 24,71 persen. Dominasi dua jenis pajak tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi, yang terus bergerak positif.
Berdasarkan sektor usaha, penerimaan pajak paling banyak berasal dari administrasi pemerintahan dengan kontribusi 39,15 persen, disusul sektor perdagangan 17,74 persen, dan jasa keuangan 7,23 persen.
Kinerja paling mencolok terjadi pada penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp1,468 triliun. Lonjakan tersebut dipicu meningkatnya Bea Keluar yang tumbuh luar biasa hingga 8.245,10 persen secara tahunan.
Peningkatan itu sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral selama Januari hingga April 2026. Selain itu, penerimaan cukai juga meningkat 6,83 persen.
Sebaliknya, Bea Masuk mengalami penurunan 31,67 persen akibat berkurangnya impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal untuk sektor pertambangan.
Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp414,4 miliar atau setara 457,08 persen dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), terutama dari layanan rumah sakit dan sektor pendidikan.
Dari sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4,141 triliun atau 44,26 persen dari pagu. Belanja modal menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 253,32 persen, diikuti belanja barang 38,26 persen, serta belanja pegawai 26,50 persen. Sebaliknya, belanja bantuan sosial mengalami penyesuaian sehingga turun 63,43 persen dibanding tahun lalu.
Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp7,678 triliun atau 54,30 persen dari pagu anggaran. Secara nominal memang turun 17,66 persen, terutama karena penurunan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil. Namun secara persentase, penyaluran meningkat 7,57 persen, didukung kenaikan DAK Nonfisik sebesar 10,49 persen.
Ratih menjelaskan DAK Nonfisik tetap menjadi penopang layanan dasar masyarakat melalui pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), hingga Tunjangan Profesi Guru Daerah.
Selain menjaga roda ekonomi, APBN juga menopang berbagai program prioritas pemerintah di NTB. Hingga semester pertama tahun ini, Program Makan Bergizi Gratis telah terealisasi sebesar Rp2,02 triliun dengan 1,89 juta penerima manfaat. Sementara itu, 1.172 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum dan Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di lima lokasi di NTB.
Menurut Ratih, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga hingga akhir tahun. Optimalisasi penerimaan negara dan percepatan belanja diharapkan mampu memperkuat pembangunan yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.
