Jurnalekbis – Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 7,41 persen pada Triwulan II 2026. Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah mencatat kinerja fiskal regional tetap positif dengan realisasi belanja negara mencapai Rp17,03 triliun hingga 31 Agustus 2026.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan data tersebut dalam Media Briefing bersama jajaran instansi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB di Aula Kanwil DJPb NTB, Selasa (15/9/2026).
Menurut Ratih, pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil NTB masih bergerak kuat. Pemerintah bersama otoritas terkait terus menjaga momentum melalui kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, serta sistem penjaminan simpanan.
“Peningkatan belanja pemerintah menunjukkan pemerintah hadir untuk masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi global,” ujar Ratih.
Dari sisi APBN, pendapatan negara dan hibah hingga akhir Agustus mencapai Rp4.118,10 miliar, atau 79,86 persen dari target. Penerimaan tersebut mendapat dukungan dari optimalisasi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, pemerintah telah merealisasikan Rp17.035,03 miliar dari total pagu belanja negara sebesar Rp24.891,68 miliar. Angka tersebut setara 68,44 persen dari pagu.
Belanja pemerintah pusat menyumbang realisasi Rp5.768,94 miliar. Anggaran tersebut menopang berbagai kebutuhan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi.
Pemerintah juga menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) Rp11.266,09 miliar. Dana ini memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dukungan APBN juga mengalir ke sektor usaha masyarakat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB telah mencapai Rp4,82 triliun, atau 87,13 persen dari plafon. Sebanyak 108.995 debitur menerima pembiayaan tersebut, dengan sektor perdagangan dan pertanian menjadi penyerap utama.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mencatat realisasi besar. Hingga periode pelaporan, program tersebut telah menjangkau 1,86 juta penerima dengan dukungan anggaran Rp3,83 triliun.
Pemerintah juga mengawal sejumlah program strategis lain, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Di sisi lain, inflasi NTB pada Agustus 2026 mencapai 4,03 persen. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan permintaan musiman pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
KSSK NTB selanjutnya mengarahkan perhatian pada penguatan ekonomi masyarakat desa. Edukasi literasi keuangan bagi program Desa Berdaya dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Lombok Timur pada 16 September 2026.
Program tersebut menyasar potensi komoditas lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kolaborasi lintas instansi diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi NTB agar tetap inklusif dan berkelanjutan.
