MATARAM – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyerahkan tujuh nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026–2029 kepada Gubernur NTB, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test tersebut menandai berakhirnya proses seleksi di tingkat legislatif. Selanjutnya, Gubernur NTB akan memproses penetapan administratif melalui Keputusan Gubernur sebelum melantik tujuh anggota terpilih.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaedah mengatakan, tujuh nama tersebut merupakan hasil pemeringkatan setelah para calon mengikuti serangkaian tahapan seleksi. DPRD mengklaim proses penentuan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas.
“Seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas. Hari ini, kami telah menyampaikan tujuh nama yang lulus hasil pemeringkatan kepada Bapak Gubernur NTB untuk segera ditetapkan secara administratif dan dilantik,” ujar Baiq Isvie dalam keterangannya di Mataram.
Adapun tujuh calon anggota KPID NTB periode 2026–2029 tersebut yakni Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, S.FIL.I., Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi, S.H.
Menurut Baiq Isvie, DPRD menentukan nama-nama tersebut berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan setelah para kandidat melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Proses ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan KPI.
Seleksi Berlangsung Melalui Sejumlah Tahapan
Proses penjaringan calon anggota KPID NTB periode 2026–2029 telah dimulai sejak pertengahan tahun melalui Tim Seleksi (Timsel). Dalam menjalankan tugasnya, Timsel mendapat dukungan Sekretariat Tim Pelaksana serta Tim Asesor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
Rangkaian seleksi mencakup pendaftaran, pemeriksaan administrasi, hingga uji kompetensi. Para peserta juga menjalani tes tertulis, psikologi, dan wawancara sebelum memasuki tahapan akhir di DPRD NTB.
Pada tahap fit and proper test, DPRD mendalami visi, misi, kapasitas, serta integritas masing-masing kandidat. Hasil pendalaman tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuh nama melalui sistem pemeringkatan.
Tantangan Besar Menanti Komisioner KPID NTB
Setelah menerima dokumen hasil seleksi, Gubernur NTB memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses administrasi hingga penerbitan keputusan pengangkatan dan pelantikan.
Baiq Isvie berharap tujuh anggota KPID yang nantinya resmi menjabat dapat segera menjalankan tugas pengawasan penyiaran di NTB.
Menurutnya, KPID memiliki peran strategis dalam mengawasi isi siaran, menjaga kualitas informasi publik, serta mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat dan edukatif.
Tantangan pengawasan penyiaran juga semakin besar seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya konsumsi konten melalui berbagai platform media.
