Mataram – Lombok Lawyer Club (LLC) mendesak Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengevaluasi posisi Moh Akrie sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB. Desakan ini muncul setelah proses penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB menuai polemik dan dugaan konflik kepentingan.
LLC bahkan meminta DPRD mempertimbangkan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) sesuai ketentuan hukum dan mekanisme internal partai politik apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya alasan yang memenuhi ketentuan.
Sekretaris Jenderal Lombok Lawyer Club, Wahyu Andi, S.H., M.H., menilai polemik seleksi KPID NTB tidak sekadar menyangkut persoalan administratif. Menurutnya, proses tersebut berkaitan langsung dengan integritas lembaga legislatif, transparansi, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam menentukan pejabat lembaga publik.
“Kami meminta Ketua DPRD NTB tidak diam. Persoalan ini harus ditindaklanjuti melalui evaluasi kelembagaan dan pemeriksaan terhadap dugaan konflik kepentingan,” tegas Wahyu.
Soroti Dugaan Nepotisme dalam Seleksi KPID
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian LLC adalah dugaan hubungan kekerabatan dalam proses penetapan calon anggota KPID NTB.
Wahyu menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu peserta bernama Maharaja Sani, yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Komisi I, diduga mendapat perlakuan khusus dalam proses seleksi.
“Kami menerima kabar bahwa salah satu peserta yang dipaksakan lolos atas nama Maharaja Sani, keponakan dari Ketua Komisi I. Mari kita uji kapasitas orang ini dengan peserta yang lain. Buka datanya secara transparan,” ujarnya.
LLC meminta DPRD membuka informasi mengenai proses seleksi, termasuk penilaian kompetensi, rekam jejak, integritas, dan hasil evaluasi setiap peserta.
Namun, dugaan tersebut perlu diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan terbuka. Hingga pernyataan LLC disampaikan, tuduhan mengenai intervensi maupun nepotisme tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti.
Ketua DPRD Diminta Bertindak
LLC menilai Ketua DPRD NTB memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Karena itu, LLC meminta pimpinan DPRD mengambil langkah konkret dengan memeriksa dugaan konflik kepentingan serta mengevaluasi kepemimpinan Moh Akrie di Komisi I.
Wahyu mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi sarana mengakomodasi kepentingan keluarga, kelompok, maupun jejaring politik tertentu.
“Jangan sampai DPRD kehilangan kepercayaan publik hanya karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. DPRD adalah lembaga publik, bukan milik satu keluarga,” katanya.
Tiga Tuntutan LLC
Dalam pernyataannya, Lombok Lawyer Club menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta Ketua DPRD NTB mengevaluasi kepemimpinan Moh Akrie sebagai Ketua Komisi I terkait polemik seleksi KPID.
Kedua, meminta pemeriksaan dan klarifikasi terbuka terhadap dugaan konflik kepentingan serta nepotisme dalam penetapan tujuh calon anggota KPID NTB.
Ketiga, meminta mekanisme evaluasi jabatan hingga kemungkinan PAW berjalan sesuai ketentuan hukum, peraturan DPRD, dan mekanisme partai politik.
LLC menegaskan seleksi anggota KPID harus mengutamakan kemampuan, integritas, profesionalitas, dan independensi. Sebab, KPID memiliki peran strategis dalam mengawasi penyiaran serta melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang sehat dan berkualitas.
“Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh nepotisme. Lembaga publik tidak boleh menjadi ruang pembagian privilese bagi keluarga dan kelompok tertentu. Kami ingin NTB dibangun dengan meritokrasi, bukan politik kekerabatan,” tutup Wahyu.
Polemik ini kini menjadi perhatian publik. Klarifikasi dari Ketua Komisi I dan pimpinan DPRD NTB diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai proses seleksi tujuh calon anggota KPID tersebut.
