JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Barat telah rampung. Sebanyak 10 peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diserahkan ke Baznas Republik Indonesia (RI) untuk menjalani verifikasi sebelum ditetapkan menjadi lima pimpinan Baznas Lombok Barat.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Baznas Lombok Barat, H. Saeful Ahkam, mengatakan seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten telah diselesaikan. Saat ini, proses selanjutnya tinggal menunggu tahapan verifikasi dari Baznas Pusat.
“Seleksinya sudah selesai. Tinggal menunggu jadwal dari Baznas Pusat,” ungkap Ahkam kepada sejumlah wartawan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan seleksi dilakukan dengan mengedepankan objektivitas melalui sejumlah komponen penilaian. Salah satu komponen utama adalah tes tertulis yang memiliki bobot paling besar dalam menentukan hasil akhir peserta.
Menurut Ahkam, soal tes tertulis disusun oleh tim tingkat Provinsi NTB. Setelah pelaksanaan ujian, hasil tes langsung dibawa ke tingkat provinsi untuk dievaluasi oleh tim yang berwenang.
Mekanisme tersebut diterapkan agar penilaian peserta tidak hanya bergantung pada pertimbangan panitia seleksi di tingkat kabupaten, tetapi berdasarkan hasil ujian dan nilai yang diperoleh masing-masing peserta.
“Yang membuat soal tes tertulis adalah provinsi. Hasilnya juga langsung dibawa ke provinsi untuk dievaluasi. Jadi, penilaian ini benar-benar berdasarkan hasil tes dan nilai yang diperoleh peserta,” jelasnya.
Sementara itu, tahapan wawancara melibatkan tiga unsur, yakni Ketua Pansel Kabupaten Lombok Barat H. Saeful Ahkam, Ketua Baznas Provinsi NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat H. Muliadi.
Ahkam menyebutkan, bobot penilaian wawancara berkisar 25 hingga 30 persen dari keseluruhan komponen seleksi. Sementara itu, tes tertulis memiliki porsi lebih besar, yakni sekitar 70 hingga 75 persen.
Dengan komposisi tersebut, hasil tes tertulis menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan perolehan nilai akhir peserta. Materi ujian juga menguji pemahaman peserta terhadap regulasi dan ketentuan teknis penyelenggaraan Baznas.
Ia menilai, penguasaan ilmu keagamaan, khususnya fikih, perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap peraturan formal yang berlaku dalam pengelolaan zakat. Hal itu penting agar calon pimpinan tidak hanya memahami ketentuan dari perspektif keagamaan, tetapi juga mampu menerapkannya sesuai regulasi kelembagaan.
“Para tuan guru yang ikut mendaftar tentu memiliki pemahaman fikih. Namun, pemahaman tersebut juga harus diimbangi dengan penguasaan kodifikasi peraturan Baznas. Misalnya, terkait ketentuan perhitungan zakat emas, acuannya tetap Perbaznas,” terangnya.
Setelah seluruh tahapan seleksi kabupaten selesai, sebanyak 10 nama peserta akan disampaikan kepada Baznas RI melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lombok Barat dan Ketua Baznas Provinsi NTB. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat juga direncanakan turut mengantarkan berkas tersebut ke Jakarta.
Ahkam berharap proses penyampaian dokumen dapat segera dilakukan sehingga tahapan verifikasi di tingkat pusat tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan lima nama calon pimpinan Baznas sudah diperoleh pada 26 November 2026 untuk selanjutnya diproses menuju pelantikan.
Dari 10 nama yang diserahkan, Baznas Pusat akan melakukan verifikasi dan menentukan lima orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon pimpinan Baznas Kabupaten Lombok Barat.
Menurut Ahkam, proses verifikasi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan administrasi dan profil peserta. Penelusuran juga berpotensi dilakukan terhadap rekam jejak dan perilaku calon melalui pihak-pihak yang mengenal mereka dalam kehidupan sehari-hari.
“Verifikasi itu bukan hanya melihat profil orangnya. Bisa saja dilakukan pendalaman dengan bertanya kepada orang-orang terdekat mengenai bagaimana keseharian dan rekam jejak yang bersangkutan,” katanya.
Lebih lanjut, Ahkam memastikan proses seleksi di tingkat kabupaten berlangsung tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak tertentu. Ia menyatakan kepercayaan terhadap hasil seleksi karena seluruh tahapan telah dilaksanakan berdasarkan komponen dan standar penilaian yang ditetapkan.
Selain persoalan seleksi dan penetapan pimpinan, Ahkam juga menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang kolaboratif antara Baznas dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Menurutnya, status Baznas sebagai lembaga independen tidak berarti lembaga tersebut harus berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, diperlukan kesamaan visi dan sinergi program, terutama dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memang Baznas merupakan lembaga independen, tetapi harus tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki indikator penanganan kemiskinan yang mengacu pada data terpadu. Sementara itu, Baznas memiliki ketentuan tersendiri dalam menentukan penerima manfaat berdasarkan golongan asnaf yang berhak menerima zakat, khususnya fakir dan miskin.
Perbedaan mekanisme tersebut, menurutnya, perlu disinergikan agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta saling melengkapi.
Karena itu, Ahkam berharap lima pimpinan Baznas Lombok Barat yang nantinya ditetapkan memiliki pemahaman kuat terhadap regulasi, menjaga integritas kelembagaan, serta mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.
Dengan kepemimpinan yang memahami aspek regulasi dan tata kelola zakat, Baznas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.
