Seleksi KPID NTB Disorot, ISMA’U Desak DPRD Buka Hasil Fit and Proper Test

Seleksi KPID NTB Disorot, ISMA'U Desak DPRD Buka Hasil Fit and Proper Test
Sekretaris Jenderal ISMA'U NTB, Hendra Jaya

MATARAM – Polemik seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai sorotan. Ikatan Siswa, Santri, Mahasiswa dan Ulama (ISMA’U) NTB mendesak DPRD NTB dan Gubernur NTB segera memberikan penjelasan terbuka terkait proses seleksi yang dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan publik.

Sekretaris Jenderal ISMA’U NTB, Hendra Jaya, mengatakan hingga Minggu (15/11/2026), pihaknya belum memperoleh tanggapan maupun klarifikasi resmi dari Komisi I DPRD NTB dan Gubernur NTB mengenai polemik tersebut.

Menurut Hendra, tidak adanya penjelasan dari para pemangku kebijakan berpotensi memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap objektivitas proses seleksi. Karena itu, ia meminta seluruh tahapan penilaian dan pemeringkatan peserta dibuka secara transparan.

“Sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka dari Komisi I DPRD NTB maupun dari Gubernur NTB atas berbagai persoalan yang mencuat di publik. Kami mendorong agar segera ada kepastian serta keterbukaan proses seleksi kepada masyarakat, jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan,” ujar Hendra dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Soroti Dugaan Konflik Kepentingan

Selain mempertanyakan transparansi, Hendra juga menyoroti dugaan adanya upaya Ketua Komisi I DPRD NTB untuk meloloskan kerabatnya, Maha Raja Sani, dalam seleksi calon komisioner KPID NTB.

Hendra menilai dugaan tersebut perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan dalam proses pengisian jabatan publik.

Ia turut mempertanyakan sejumlah aspek kelayakan calon, mulai dari usia, rekam jejak kepemimpinan hingga kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai anggota KPID.

“Kami sangat menyayangkan jika Ketua Komisi I terlalu berambisi menaikkan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai komisioner KPID NTB. Banyak pertimbangan yang patut dipertanyakan publik, mulai dari faktor usia, rekam jejak kepemimpinan yang dinilai belum teruji, hingga berbagai aspek kompetensi lainnya,” tegasnya.

Meski demikian, pernyataan mengenai dugaan keberpihakan tersebut merupakan klaim Hendra yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Minta Hasil Seleksi Dibuka ke Publik

Hendra menegaskan, seleksi komisioner lembaga independen harus mengutamakan kapasitas, integritas, pengalaman, dan kompetensi setiap peserta. Kedekatan keluarga maupun hubungan personal, menurutnya, tidak boleh memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Ia juga meminta penyelenggara seleksi menjelaskan indikator penilaian secara terukur agar masyarakat dapat mengetahui dasar penentuan calon yang dinyatakan lolos.

“Jikapun seseorang dikatakan layak untuk menduduki jabatan komisioner, maka harus ada ukuran dan indikator penilaian yang jelas serta terukur. Salah satu syarat mutlaknya adalah keterbukaan proses seleksi itu sendiri,” katanya.

Atas dasar itu, ISMA’U NTB mendesak pimpinan DPRD NTB, Komisi I, dan Pemerintah Provinsi NTB membuka hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada masyarakat.

Hendra berharap keterbukaan tersebut dapat memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip meritokrasi, profesionalitas, dan keadilan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi dari Komisi I DPRD NTB maupun Gubernur NTB dalam informasi yang disampaikan kepada redaksi terkait tudingan tersebut.

Publik kini menantikan penjelasan mengenai mekanisme penilaian, hasil seleksi, serta dasar penetapan calon komisioner KPID NTB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *