JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) melalui aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Lalu Hadrian Irfani, kembali bergulir di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pada gelombang kedua akhir 2026, ribuan peserta didik dari jenjang TK hingga SMA masuk dalam data penerima program bantuan pendidikan tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Fraksi PKB, Hendra Harianto, mengatakan pihaknya turut mengawal proses penyaluran dengan menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan atau penyiapan penerima PIP kepada lembaga pendidikan yang memperoleh alokasi bantuan.
Menurut Hendra, program tersebut merupakan hasil aspirasi H. Lalu Hadrian Irfani yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Aspirasi tersebut diperjuangkan untuk membantu peserta didik, khususnya masyarakat di Kecamatan Narmada.
“Ini merupakan SK gelombang kedua di akhir tahun 2026. PIP ini merupakan hasil aspirasi Bapak H. Lalu Hadrian Irfani yang menginisiasi bantuan untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Narmada,” ujar Hendra, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Hendra, total penerima SK PIP Tahap II untuk wilayah Kecamatan Narmada mencapai 3.168 siswa. Rinciannya, jumlah peserta didik jenjang SD yang masuk dalam data tersebut mencapai 2.479 anak, sementara untuk jenjang TK tercatat sebanyak 689 anak.
Penyaluran aspirasi ini tidak hanya menyasar peserta didik TK dan SD, tetapi juga mencakup jenjang SMP hingga SMA. Hendra menjelaskan, anggota DPRD dari Fraksi PKB turut membantu mendistribusikan SK kepada lembaga pendidikan penerima sesuai wilayah masing-masing.
Saat ini, proses administrasi penerima juga mulai berjalan, termasuk pengurusan rekening melalui perbankan. Untuk penerima dari jenjang SD dan TK, pengurusan rekening dilakukan melalui Bank BRI.
Hendra menyebut program PIP untuk jenjang TK menjadi salah satu hal baru dalam perluasan akses bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan anak sejak usia dini.
Terkait persyaratan penerima, Hendra menekankan pentingnya kesesuaian data administrasi kependudukan, terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan Kartu Keluarga (KK). Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu kendala yang ditemukan dalam pendataan calon penerima bantuan.
“Yang paling penting data administrasi kependudukannya harus sesuai dengan KTP dan KK. Di lapangan, kami menemukan kemungkinan ada anak yang belum mendapatkan PIP karena administrasi kependudukannya belum terintegrasi secara daring dengan Dukcapil,” jelasnya.
Karena itu, pembenahan dan pemutakhiran data kependudukan dinilai penting agar peserta didik yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
Hendra berharap program PIP dapat membantu meringankan kebutuhan biaya perlengkapan sekolah sekaligus meningkatkan semangat belajar peserta didik. Bantuan tersebut diharapkan dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk menunjang kebutuhan pendidikan.
“Harapan kita, program PIP ini mampu meningkatkan semangat belajar anak-anak. Bantuan sebesar Rp450 ribu dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan dan perlengkapan sekolah mereka,” pungkasnya.
Melalui pengawalan penyaluran program tersebut, diharapkan akses bantuan pendidikan semakin luas dan dapat menjangkau peserta didik yang membutuhkan, sekaligus mendukung upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.












