Hukrim  

Dugaan Pemerasan Digital Seret Oknum Pegawai Dinsos Lobar, LJC Desak Polisi Usut Tuntas dan Lindungi Korban

Direktur Lombok Justice Center (LJC) Zubaidi menyampaikan keterangan pers di depan ruang Satreskrim Polres Lombok Barat terkait kasus dugaan pemerasan digital, Rabu (18/11/2026).(Foto: Jurnal Ekbis/Taufik)

JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Lombok Justice Center (LJC) mendesak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Barat untuk memproses secara transparan dan profesional dugaan tindak pidana pemerasan serta akses ilegal ke sistem elektronik yang melibatkan oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Barat.

Direktur LJC yang juga merupakan kuasa hukum pelapor, Zubaidi, menyatakan bahwa kliennya melaporkan oknum berinisial R tersebut atas dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik terhadap dua korban, berinisial MM dan KAM, yang merupakan rekan kerja terlapor di lingkungan Dinsos Lombok Barat.

“Kami meminta agar proses penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengungkapan kasus, tetapi juga harus menjamin hak-hak hukum korban yang dalam posisi psikologis dan sosial yang rentan,” ujar Zubaidi dalam keterangan persnya, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan laporan yang diterima LJC, terlapor R diduga menyalahgunakan kemampuannya di bidang Teknologi Informasi (IT) untuk meretas dan mengakses akun pribadi para korban. Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari ancaman penyebaran data pribadi, rekayasa skandal, hingga pemerasan finansial.

Zubaidi mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa uang hasil pemerasan tersebut dialirkan untuk membiayai aktivitas perjudian online (judol).

“Ada aspek penting yang terdeteksi, yakni aliran dana dari korban yang ditransfer ke akun-akun judi online. Ini memperberat dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pelaku memanfaatkan akses IT-nya untuk mengintai dan memeras korban,” tegas Zubaidi.

Salah satu korban, MM, mengungkapkan bahwa teror sudah berlangsung sejak tahun 2023. Awalnya, MM menerima ancaman melalui Instagram dari akun tidak dikenal yang mengetahui data privasinya.

“Saya diancam akan dipermalukan ke keluarga jika tidak menuruti kemauannya. Karena takut dan merasa perangkat saya di-hack, saya menurut. Mulai akhir 2024 hingga 2026, dia meminta uang dengan alasan biaya ‘server’ untuk melindungi perangkat saya. Karena ketidaktahuan, saya memberinya,” ujar MM dalam kesaksiannya.

Sementara itu, korban KAM mengalami teror psikologis yang lebih intens. KAM menceritakan bahwa akun media sosial dan email pribasinya diretas dan dikendalikan oleh pelaku sejak Maret 2026. Pelaku diduga membuat akun palsu untuk menyebarkan fitnah, termasuk isu kehamilan palsu, guna menekan korban secara mental.

“Pelaku menggunakan keahlian IT-nya untuk masuk ke laptop kantor dan meretas akun saya. Saya diteror, difitnah, dan dipaksa bertemu. Ini sangat menyiksa secara psikologis karena pelakunya adalah orang yang saya kenal dan satu kantor,” ungkap KAM.

Zubaidi menekankan bahwa LJC tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik, namun hadir untuk memastikan hak korban terlindungi. Ia menyoroti pentingnya pemeriksaan ahli ITE dan gelar perkara yang objektif.

“Kepastian hukum harus diwujudkan melalui proses yang jelas berdasarkan alat bukti. Kami berharap penyelidik segera menindaklanjuti rencana pemeriksaan ahli dan mendalami alat bukti digital yang ada, termasuk jejak digital dan aliran dana ke situs judi online,” pungkas Zubaidi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Lombok Barat belum merilis pernyataan resmi terkait perkembangan Status Laporan Polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana yang menyalahgunakan wewenang jabatan dan teknologi informasi ini. LJC berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi mengembalikan keadilan bagi para korban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *