Polri Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Gandeng ESDM dan Pertamina

Polri Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Gandeng ESDM dan Pertamina
Polri Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Gandeng ESDM dan Pertamina

JAKARTA – Baintelkam Polri memperkuat strategi pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi dengan mendorong integrasi data, penguatan fungsi intelijen, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan subsidi energi sekaligus mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi Data, Pengawasan, dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri, serta peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K. Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si., secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Sejumlah pemangku kepentingan sektor energi hadir sebagai narasumber. Mereka antara lain Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM Tony Susandy, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, serta VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windrian Kurniawan.

Forum tersebut membahas pentingnya pertukaran dan integrasi data antarlembaga untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi. Melalui pendekatan ini, aparat dan pemangku kepentingan diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai indikasi penyimpangan, termasuk potensi penyalahgunaan BBM dan gas subsidi.

Selain pengawasan distribusi, peserta juga membahas percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi tantangan ketahanan energi nasional.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha menekankan pentingnya membangun sinergi antarpemangku kepentingan. Menurut dia, pertukaran wawasan dan pengetahuan dari berbagai sektor diperlukan untuk menghasilkan mekanisme pencegahan yang efektif.

Ia mendorong lahirnya inovasi pengawasan yang kolaboratif, implementatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pencegahan penyelewengan subsidi tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

FGD ini sekaligus menjadi bagian dari Proyek Perubahan yang digagas Adi Nugraha dalam program PKN Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Melalui proyek tersebut, ia mengangkat pentingnya kepemimpinan strategis yang adaptif dan inovatif untuk menjawab persoalan tata kelola energi, terutama dalam memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Penguatan koordinasi lintas sektoral diharapkan mampu menciptakan tata kelola energi yang lebih transparan dan akuntabel. Distribusi BBM dan gas bersubsidi pun diharapkan semakin tepat sasaran.

Langkah Baintelkam Polri ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional dan mendukung visi Asta Cita menuju swasembada energi.

Namun, efektivitas pengawasan ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi pertukaran data, koordinasi antarlembaga, serta tindak lanjut terhadap setiap indikasi penyimpangan distribusi energi bersubsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *