Jakarta, Jurnalekbis.com – Terpilihnya prabowo-gibran-dari-langit-nusawiru/" target="_blank" rel="noopener">Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang baru telah membuka babak baru dalam pembicaraan tentang kedaulatan maritim Indonesia. Salah satu topik utama yang mengemuka adalah bagaimana Prabowo akan menangani berbagai tantangan maritim yang telah dihadapi negara ini selama bertahun-tahun. Partai Negoro, yang aktif dalam advokasi kebijakan maritim, menaruh harapan besar pada Prabowo untuk mengembalikan kedaulatan maritim Indonesia. Rusdianto Samawa, Ketua Geomaritim Partai Negoro, menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rusdianto Samawa mengkritik keras pendekatan pemerintahan Jokowi terhadap sektor maritim dan perikanan. Menurutnya, kebijakan selama 10 tahun terakhir lebih banyak berfokus pada impor ikan, penjualan pulau, dan penanganan masalah maritim yang eksploitatif. Ia menyebut kampanye Blue Economy yang diusung sebagai “omong kosong,” menyoroti kurangnya implementasi nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.
“Partai Negoro berharap Prabowo Subianto sosok yang dapat kembalikan kedaulatan maritim Indonesia. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kerjaannya impor ikan, jual pulau dan pembajak laut. Menteri-menterinya tak ubah pola pendekatan. Selalu metode eksploitatif,” ungkap Rusdianto Samawa pada Kamis, 25 Juli 2024.
Rusdianto juga menggambarkan pemerintahan Jokowi dengan istilah “Cold Storage State”, di mana negara dikelola seperti gudang yang hanya fokus pada penjualan bahan baku tanpa memikirkan pelestarian dan pengembangan sumber daya alam untuk kepentingan jangka panjang.
“Jokowi urus negara seperti gudang (Cold Storage State). Prinsip gudang itu, menjual bahan baku. Kalau pandangan bernegara semacam ini, maka melihat potensi sumber daya alam hanya untuk dijual, bukan untuk dipelihara dan dilestarikan demi kepentingan oligarki yang diternak. Prinsip Storage State ini, berbahaya bagi negara,” tambah Rusdianto.
Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengatasi berbagai masalah yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Partai Negoro menekankan pentingnya perubahan nyata dalam kebijakan maritim dan perikanan untuk mengembalikan kedaulatan maritim Indonesia.
Prabowo diharapkan dapat memperbaiki regulasi terkait batas wilayah maritim, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perairan Indonesia, dan menindak tegas pelaku illegal fishing serta perompakan laut. Regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif akan menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Salah satu isu kritis yang dihadapi Prabowo adalah penguasaan pulau-pulau kecil oleh pihak asing. Partai Negoro menekankan pentingnya mengembalikan pulau-pulau ini kepada kedaulatan Indonesia. Ini bukan hanya masalah kebanggaan nasional, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kegagalan maritim bisa jadi pelajaran penting Prabowo Subianto agar lebih mudah perbaiki regulasi, perjelas batas negara, maritim, kembalikan pulau-pulau kecil yang dikuasai asing dan aseng,” kata Rusdianto.
Rusdianto juga mengingatkan Prabowo untuk tidak memilih mantan menteri atau pejabat dari pemerintahan sebelumnya, yang dianggap sebagai “pencuri, penjahat, korup, dan bajak laut.” Pemilihan tim yang kompeten dan memiliki integritas tinggi akan sangat menentukan keberhasilan Prabowo dalam mengembalikan kedaulatan maritim Indonesia.
Prabowo Subianto telah dikenal sebagai sosok yang tegas dan memiliki visi yang jelas tentang pentingnya sektor maritim bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, dan berbagai masalah masih menghambat pengembangan sektor ini.
Blue Economy, yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, harus menjadi fokus utama. Prabowo diharapkan dapat mendorong pengembangan industri perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan, serta mengurangi ketergantungan pada impor ikan. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, sektor ini dapat menjadi pilar ekonomi nasional yang kuat.
Investasi dalam infrastruktur maritim, seperti pelabuhan, galangan kapal, dan fasilitas penunjang lainnya, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Prabowo juga diharapkan dapat menarik investasi asing yang berkomitmen pada pengembangan berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah peningkatan pertahanan dan keamanan laut. Prabowo, dengan latar belakang militer yang kuat, diharapkan dapat memperkuat TNI Angkatan Laut dan memastikan keamanan wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk perompakan dan aktivitas ilegal lainnya.
Kerjasama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional juga penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan. Indonesia harus aktif dalam forum-forum internasional dan regional untuk mengadvokasi kepentingan maritimnya dan membangun aliansi strategis yang mendukung visi maritim Indonesia.
Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mengubah arah kebijakan maritim Indonesia. Dengan visi yang kuat dan komitmen untuk melaksanakan perubahan nyata, Prabowo dapat mengembalikan kedaulatan maritim Indonesia dan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki negara ini.
Dukungan dari partai politik dan masyarakat luas akan sangat penting dalam menjalankan visi maritim Prabowo. Partai Negoro, dengan advokasi yang kuat dalam isu-isu maritim, dapat menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.
Transformasi sektor maritim Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kedaulatan dan keamanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang tepat dan dukungan yang kuat, masa depan maritim Indonesia bisa menjadi lebih cerah dan menjanjikan.
