jurnalekbis.com/wp-content/uploads/2023/05/WhatsApp-Image-2023-05-10-at-13.05.49-250x190.jpeg" alt="" width="250" height="190" />Jurnalekbis.com- Anggota DPD RI dapil NTB Lalu Suhaimi Ismi menilai bahwa satgas umrah yang mengawasi travel-travel umrah dan haji terbilang lengah. Lantaran banyaknya calon jamaah umrah diterlantarkan dan tidak diberangkatkan oleh pihak travel. Seperti beberapa kasus yang terjadi belakangan ini di NTB.
Padahal Kemeneterian Agama (Kemenag) memiliki satgas umrah, dengan 9 stakeholder terkait yang dilibatkan untuk pengawasan. Mulai dari Kemenag, Polda, Kemenkumham, pol PP, Dinas Kesehatan, Bandara, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait. Namun satgas tersebut belum maksimal dalam pengawasannya.
“Saya kira kalau terjadi seperti itu, maka boleh saya katakan berarti ada kelengahan terhadap satgas itu,” kata Lalu Suhaimi Ismy, Rabu (10/5).
Satgas umrah yang bentuk tersebut, harus betul-betul mempunyai data yang akurat dari semua travel yang ada kemudian satgas ink harus mampu mengecek secara keseluruhan. Bukan saja dari segi personilnya atau SDM, tetapi dari segi finansialnya juga.
“Sebab orang boleh lengkap tetapi finasilanya tidak mendukung untuk bisa memberangkatkan orang ini tentu akan menjadi masalah,” ungkapnya.
Menurutnya, jika sudah banyak kasus seperti ini terjadi, maka ketika calon-calon travel yang belum mengajukan permohonan untuk izin dan lain-lain sebagainya harus benar-benae diseleksi ketat dari aparatur Kementerian Agama. Dimana izin dan legalitasnya memang jelas, agar masyrakat tidak tertipu.
“Seharusnya juga dari kabupaten/kota kemudian sebelum diajukkan ke provinsi, daftar pusat dulu. Sebab jangan sampai terjadi kemarin NTB juga memalukan, ada travel membuat sesangsara jamaahnya di Cengkareng, bahkan harus kembali lagi. Tidak bisa berangkat, tentu kurang bagus citra NTB kita,” jelasnya.
Jadi yang merasa rugi atau tercermar bukantravel itu saja. Tapi NTB juga menjadi terdampak oleh karena itu kontrol dari masyarakat terhadap travel-travel yang memberangkatkan umrah atau haji ini juga harus dilakukan.
“Artinya begini, jangan lah keinginan yang sangat kuat dari calon untuk umrah atau haji itu, kemudian membuat mereka tidak selektif di dalam memilih travel mana yang betul betul bonafit dan dapat di percaya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pengurus nasional Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Alhabib Sayyid Muhammad Salim Alkaff mengatakan, maraknya calo umrah yang mengatasnamakan travel umrah kerap terjadi. Dimana calo umrah berpotensi memicu banyaknya kasus terkait jamaah umrah. Bahkan merugikan pihak travel itu sendiri.
“Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya dari perusahaan travel haji dan umrah tertentu. Padahal hanya calo, dan ada juga yang ngaku-ngaku sebagai pemilik travel,” ujarnya.
