Mataram, Jurnalekbis.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai jaminan harga gabah dan peningkatan serapan beras oleh Bulog menjadi kunci menjaga gairah petani sekaligus menopang target swasembada pangan nasional. NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional disebut memiliki peran strategis, namun stabilitas harga di tingkat petani masih menjadi tantangan utama.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa produksi padi NTB pada 2025 tergolong tinggi dan berbanding lurus dengan ketersediaan beras. Namun, serapan Bulog dinilai belum sebanding dengan total produksi yang dihasilkan petani di lapangan.
“Kalau kita lihat data produksi, itu sangat besar. Tapi yang diserap Bulog masih jauh dari angka produksi. Padahal, kalau Bulog menyerap dua kali lipat, itu bisa menjadi bandul pengaman harga di tingkat petani,” ujar Riadi.
Menurutnya, kondisi panen berlimpah tanpa diimbangi penyerapan yang optimal justru berisiko menekan harga gabah. Meski pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya transaksi di bawah harga tersebut.
“Kami dari Dinas Pertanian tidak menginginkan harga di bawah HPP, karena itu akan memengaruhi moral petani untuk menanam padi,” tegasnya.
Riadi menilai stabilitas harga gabah pada 2025 relatif lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendampingan dari TNI dalam menjaga distribusi dan pengawasan harga disebut berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Dampaknya, petani merasa lebih diuntungkan dan kembali bergairah menanam padi.
“Kalau harga memberikan keuntungan, petani tidak perlu disuruh-suruh. Mereka dengan sendirinya akan menanam,” katanya.
Ia mencontohkan fenomena di sejumlah wilayah NTB, termasuk Pulau Sumbawa, di mana sebelumnya petani mulai beralih ke jagung karena harga yang lebih stabil dan menguntungkan. Di daerah irigasi teknis, pola tanam padi sempat bergeser akibat perbandingan keuntungan yang dirasakan petani.
Namun, dengan kepastian HPP gabah dan dukungan kebijakan pemerintah, kecenderungan itu mulai berbalik. Petani kembali melirik padi sebagai komoditas utama, sehingga kekhawatiran akan penurunan produksi beras perlahan mereda.
Riadi juga menyinggung kebijakan Kementerian Pertanian yang memberikan pengurangan biaya sarana produksi hingga 20 persen, yang dinilai semakin memperkuat margin keuntungan petani. Kebijakan tersebut menjadi faktor pendorong bagi petani untuk tetap bertahan dan meningkatkan produksi.
“Petani kita rasional. Kalau satu komoditas lebih menguntungkan, itu yang dipilih. Maka rumusnya sederhana: jamin harga dan beri keuntungan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan serupa juga berlaku untuk komoditas jagung. Jika pemerintah ingin mendorong produksi jagung, maka harga yang menguntungkan harus dipastikan agar petani mau beralih atau mempertahankan pola tanam.
Ke depan, Riadi berharap target serapan Bulog di NTB dapat ditingkatkan agar fungsi stabilisasi harga berjalan maksimal. Dengan serapan yang kuat, petani diyakini akan tetap bergairah menanam padi dan target swasembada pangan nasional lebih mudah dicapai.
“Kalau harga terjaga dan ada kepastian pasar, Insya Allah petani kita akan terus berproduksi,” pungkasnya.
