Mataram, Jurnalekbis.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penerapan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna mempercepat pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dinilai penting untuk memangkas birokrasi panjang yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan aparatur.
Kepala BPSDM NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan skema BLUD memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan kerja sama lintas instansi, termasuk dengan lembaga vertikal. Menurutnya, selama ini banyak peluang peningkatan kapasitas ASN terhambat karena proses administrasi yang berbelit.
“Kalau masih menggunakan pola lama, kadang instansi vertikal itu posisinya di tengah-tengah. Tapi kalau kita sudah BLUD, misalnya bulan Agustus atau September mereka ingin ikut pelatihan, bisa langsung daftar dan ikut. Tidak perlu lagi mengubah pendapatan atau mekanisme yang panjang,” ujar Nelly, Senin (29/12/2025).
Ia menegaskan, penerapan BLUD bukan semata untuk kepentingan bisnis, melainkan sebagai solusi mempercepat pelayanan pengembangan kompetensi ASN di NTB. Dengan skema tersebut, BPSDM dapat bergerak lebih lincah dalam merespons kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
“Kami berharap BLUD ini bisa mempercepat dan mempermudah proses pengembangan kompetensi ASN. Selama ini kita sering terhambat regulasi, padahal kebutuhan peningkatan kapasitas ASN itu mendesak dan terukur,” katanya.
Nelly menjelaskan, pemanfaatan BLUD juga akan difokuskan pada optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDM. Salah satunya melalui penyewaan gedung dan fasilitas pelatihan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Fokus kami lebih kepada sewa-sewa gedung. Sementara sisanya digunakan untuk membayar honorarium pengajar atau widyaiswara. Itu yang paling memungkinkan dilakukan saat ini,” jelasnya.
Terkait potensi pendapatan, Nelly menyebutkan bahwa saat ini BPSDM NTB memiliki sekitar 75 kamar ber-AC yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan. Sementara fasilitas lainnya masih non-AC dengan tarif sewa yang relatif murah karena statusnya masih gedung pemerintah.
“Kalau ditanya potensinya, saat ini yang ber-AC baru sekitar 75 kamar. Sisanya belum, dan sewanya juga masih tergolong murah. Tapi kalau sudah BLUD, pengelolaannya tentu bisa lebih optimal dan profesional,” ujarnya.
Ia mengakui proses menuju BLUD tidak mudah dan membutuhkan waktu, termasuk pemenuhan sejumlah persyaratan administratif dan kelembagaan. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis karena skema ini dinilai sebagai solusi jangka panjang.
“Menjadi BLUD itu memang tidak instan. Tapi ini langkah strategis agar BPSDM bisa lebih mandiri, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pengembangan ASN ke depan,” pungkas Nelly.
Dengan dorongan transformasi tersebut, BPSDM NTB berharap kualitas ASN di daerah dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap tantangan zaman.
