Mataram, Jurnalekbis.com – Praktik pungutan liar (pungli) yang diduga kerap terjadi di sejumlah pelabuhan di Lombok menuai sorotan keras dari kalangan pengusaha jasa transportasi. Ketua Koordinator BRN (Buser Rent Car Nasional) Wilayah NTB–NTT, Edy Chandra, menilai aksi pungli tersebut berpotensi merusak citra pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) dan memicu konflik sosial di lapangan.
Edy mengatakan, pihaknya menyayangkan beredarnya video viral yang memperlihatkan dugaan pungli terhadap pengemudi rental mobil di Pelabuhan Tano Mas (Timas). Menurutnya, kejadian tersebut bukan persoalan sepele karena dampaknya bisa menjalar luas, terutama terhadap rasa aman wisatawan yang baru tiba di NTB.
“Ini sangat kami sayangkan. Dampaknya bukan hanya ke pelaku usaha, tapi juga bisa merusak citra pariwisata NTB dalam jangka panjang,” kata Edy, Kamis (8/1).
Edy menjelaskan, BRN merupakan organisasi nasional yang menaungi para pengusaha rental mobil di seluruh Indonesia. Di NTB sendiri, BRN memiliki sekitar 70 anggota, tersebar dari Pulau Lombok hingga Sumbawa dan Bima-Dompu. Para anggota ini secara langsung bersinggungan dengan wisatawan, khususnya saat penjemputan di pelabuhan.
Menurutnya, potensi konflik sosial menjadi dampak paling cepat yang bisa muncul akibat praktik pungli tersebut. Ia menyebut, benturan kerap terjadi antara oknum pelaku pungli dengan pengusaha rental, travel, maupun sopir yang menjemput tamu sesuai pemesanan daring.
“Driver sudah menjemput tamu yang booking online, tapi saat masuk pelabuhan bertemu oknum pungli, akhirnya terjadi cekcok. Ini rawan bentrok,” ujarnya.
Edy menegaskan, praktik serupa tidak hanya terjadi di satu lokasi. Ia menyebut pungli diduga berlangsung di hampir seluruh pelabuhan utama di Lombok, mulai dari Timas, Lembar, hingga Kayangan. Aksi tersebut, kata dia, dilakukan oleh oknum perorangan yang memanfaatkan situasi di area pelabuhan.
“Biasanya dalihnya parkir, tapi tidak jelas aturannya. Nominalnya bervariasi, dari Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per mobil,” ungkapnya.
Jika kondisi ini disaksikan langsung oleh wisatawan, Edy menilai dampaknya sangat serius. Wisatawan bisa meragukan keamanan dan kenyamanan berwisata di NTB, bahkan sebelum menikmati destinasi unggulan yang selama ini dipromosikan pemerintah daerah.
“Mereka baru datang saja sudah melihat konflik dan perlakuan yang tidak nyaman. Ini bisa membuat wisatawan berpikir ulang untuk datang, bahkan kapok dan tidak mau merekomendasikan NTB ke keluarga atau teman,” ujarnya.
Edy menambahkan, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah NTB. Jika jumlah wisatawan menurun akibat persoalan keamanan dan pungli, maka dampaknya akan langsung terasa pada perekonomian daerah.
Ia pun mendesak agar praktik pungli di pelabuhan segera ditindak secara tegas dan cepat. Menurutnya, tanpa penanganan serius, masalah ini hanya akan mereda sementara sebelum kembali terulang.
“Kalau tidak diberantas dengan tegas, mungkin reda sebentar, satu-dua minggu atau sebulan, setelah itu muncul lagi,” pungkas Edy.
