Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah menargetkan sektor pariwisata menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkapkan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025 hampir menyentuh angka 4 persen, dengan capaian kunjungan wisatawan yang terus meningkat.
Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Wakil Presiden RI, dihadiri Menteri Pariwisata, Wakil Menteri Pariwisata, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Perhubungan, serta sejumlah pejabat terkait.
“Di tahun 2025 ini, kontribusi PDB dari sektor pariwisata mendekati 4 persen,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, hingga triwulan III 2025, capaian pariwisata nasional menunjukkan tren positif. Total perputaran ekonomi sektor pariwisata tercatat mencapai sekitar Rp13,8 miliar, dengan jumlah kunjungan wisatawan mendekati 14 juta orang. Pemerintah optimistis target 15 juta kunjungan wisatawan pada akhir 2025 dapat tercapai.
Memasuki 2026, pemerintah memasang target yang lebih ambisius. Airlangga menyebut, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diproyeksikan berada di kisaran 16 hingga 17,6 juta orang. Sementara itu, potensi pendapatan dari sektor pariwisata diperkirakan mencapai Rp22 hingga Rp24,7 miliar.
“Dengan target tersebut, kontribusi pariwisata ke PDB nasional diharapkan meningkat menjadi 4,5 sampai 4,7 persen,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah langkah strategis yang perlu dipercepat untuk mendukung pencapaian target. Salah satu fokus utama adalah akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya konektivitas antarbanda udara.
Airlangga menuturkan, beberapa bandara yang sempat terbatas operasionalnya mulai didorong untuk dibuka kembali, seiring peningkatan permintaan perjalanan. Upaya ini akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Program penguatan konektivitas ini harus dilakukan bersama, tidak bisa hanya oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, aspek keselamatan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut Airlangga, faktor keselamatan akan menjadi catatan penting dalam kebijakan pariwisata nasional pada 2026, mengingat meningkatnya mobilitas wisatawan.
Pemerintah juga mulai mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi periode libur besar, termasuk Natal dan Hari Raya Idulfitri. Sejumlah program rutin seperti kebijakan tiket transportasi, program belanja, hingga pengaturan arus perjalanan akan kembali disiapkan untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata dan ekonomi.
Tak hanya itu, pembahasan terkait fasilitas visa bagi wisatawan mancanegara turut menjadi agenda penting. Airlangga menyebut, hasil pembahasan mengenai kebijakan visa akan dilaporkan kepada Presiden RI untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
“Secara keseluruhan, dengan capaian di 2025 dan dukungan seluruh kementerian dan lembaga, kita optimistis target pariwisata 2026 dapat tercapai,” pungkas Airlangga.
