Mataram, Jurnalekbis.com– Penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane pada 28 Februari 2026 menjadi babak baru konektivitas Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri dan PT Abadi Mega Angkutan meneken kerja sama tersebut, disaksikan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi. Proyek ini diproyeksikan menjadi simpul awal arsitektur besar konektivitas kepulauan NTB.
Iqbal menegaskan, pengembangan seaplane bukan sekadar membuka rute wisata baru, melainkan strategi jangka panjang yang selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. “Bagi provinsi kepulauan seperti NTB, konektivitas bukan pelengkap. Ia prasyarat pemerataan dan pertumbuhan,” ujarnya.
NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa. Selama ini, akses menuju pulau-pulau tersebut bergantung pada transportasi laut yang memerlukan waktu tempuh panjang dan sangat dipengaruhi cuaca. Dalam sejumlah rute, perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam. Seaplane dinilai mampu memangkas waktu tempuh menjadi puluhan menit.
“Ini bukan simbol kemewahan, tetapi konsekuensi logis dari karakter geografis kita,” kata Iqbal.
Lokasi waterbase dipilih di kawasan Bendungan Batujai. Pemerintah menyebut penetapan tersebut didasarkan pada kalkulasi teknis ketat, terutama kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Integrasi dengan sistem Air Traffic Control (ATC) memungkinkan koordinasi komunikasi dan pengawasan ruang udara berada dalam satu klaster kendali.
Selain itu, radius navigasi menjadi lebih efisien karena berdekatan dengan infrastruktur utama. Integrasi fasilitas disebut mengurangi kebutuhan pembangunan sistem terpisah yang mahal dan menekan potensi duplikasi perangkat. Dari sisi keselamatan, respons darurat dinilai lebih cepat karena berada dalam ekosistem pengendalian bandara internasional.
Pengembangan dilakukan bertahap, dimulai dari penataan waterbase sesuai standar keselamatan penerbangan dan regulasi Kementerian Perhubungan. Tahap berikutnya meliputi sinkronisasi perizinan, penyusunan SOP operasional water aerodrome, pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan, hingga uji coba operasional sebelum ekspansi rute.
Pemerintah memastikan operasional seaplane tidak mengganggu fungsi utama bendungan sebagai infrastruktur pengairan. Koordinasi dilakukan bersama pengelola bendungan agar tata kelola air dan keselamatan kawasan tetap terjaga.
Dari sisi ekonomi, layanan ini diarahkan memperkuat strategi low volume–high value tourism. Pemerintah menargetkan wisatawan dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi namun tetap terkontrol jumlahnya. Dampaknya diharapkan merata, mulai dari peningkatan okupansi homestay dan eco-resort, pertumbuhan UMKM pesisir, hingga kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata.
Dalam proyeksi 5–10 tahun, konektivitas cepat ini diyakini mendorong investasi resort di pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, dan membuka akses logistik lebih efisien bagi komoditas perikanan premium.
Iqbal mengakui kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik, termasuk soal potensi elitis dan dampak lingkungan. Menurutnya, segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan, namun manfaatnya akan menyebar melalui lapangan kerja dan kemitraan UMKM. “Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian harus berjalan seiring,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fondasi agar proyek ini memperoleh legitimasi publik. “Seaplane Batujai bukan akhir, melainkan awal transformasi NTB dari sekadar destinasi unggulan menjadi ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing,” ujar Iqbal.
Dengan diferensiasi waterbase terintegrasi bandara internasional, NTB membidik posisi lebih kuat dalam peta pariwisata nasional dan regional, sekaligus mempertegas arah pembangunan berbasis konektivitas dan ekonomi biru.
