Jurnalekbis.com – Kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah memicu respons keras dari tokoh-tokoh Kurdi. Ibu Negara Irak, Shanaz Ibrahim Ahmed, menegaskan bahwa masyarakat Kurdi tidak ingin kembali dijadikan alat dalam konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dalam pernyataan terbuka yang dipublikasikan melalui akun media sosialnya pada Kamis (5/3/2026), Shanaz meminta semua pihak yang terlibat dalam ketegangan kawasan agar tidak menyeret suku Kurdi ke medan perang.
“Biarkan Kurdi sendiri. Kami bukan tentara bayaran,” tegas Shanaz dalam pernyataan tertulisnya.
Shanaz merupakan istri dari Presiden Irak Abdul Latif Jamal Rashid. Keduanya dikenal sebagai tokoh politik penting dari komunitas Kurdi di Irak dan berasal dari Patriotic Union of Kurdistan (PUK), salah satu faksi politik terbesar di kawasan Kurdi Irak.
Dalam pernyataannya, Shanaz menyinggung pengalaman pahit masa lalu yang membuat masyarakat Kurdi sangat berhati-hati terhadap keterlibatan dalam konflik regional. Ia mengingatkan peristiwa tahun 1991 ketika masyarakat Kurdi didorong untuk memberontak terhadap pemerintahan Saddam Hussein di Irak.
Menurut Shanaz, saat itu komunitas Kurdi didorong untuk melawan rezim Baghdad, tetapi kemudian ditinggalkan ketika kepentingan geopolitik berubah.
“Kami diminta melawan Saddam Hussein, tetapi kemudian ditinggalkan ketika prioritas berubah,” ujarnya.
Akibatnya, pemberontakan tersebut berakhir tragis. Shanaz mengingat bagaimana pasukan pemerintah Irak saat itu mengerahkan helikopter tempur dan tank untuk menumpas pemberontakan Kurdi.
“Tidak ada yang membela kami ketika rezim mengerahkan helikopter tempur dan tank untuk menumpas kami,” kata dia.
Peristiwa tersebut dikenal dalam sejarah Kurdi sebagai Raparin Kurdish uprising 1991, yang hingga kini masih membekas dalam ingatan kolektif masyarakat Kurdi.
Shanaz menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Kurdi agar tidak mudah terjebak dalam konflik yang dipicu oleh kepentingan kekuatan besar.
Ia juga menyinggung pengalaman serupa yang dialami masyarakat Kurdi di Suriah, khususnya di wilayah Rojava di bagian timur laut negara itu.
Menurutnya, komunitas Kurdi di Suriah pernah diminta terlibat dalam perang melawan kelompok ekstremis seperti ISIS dan rezim Bashar al‑Assad. Namun setelah konflik mereda, janji-janji politik yang diberikan kepada Kurdi tidak sepenuhnya dipenuhi.
“Setelah semua janji yang dibuat, setelah Kurdi Suriah berdiri di garis paling depan perang, kita menyaksikan bagaimana mereka diperlakukan,” ujarnya.
Saat ini, Shanaz mengatakan masyarakat Kurdi di Irak sedang menikmati masa stabilitas dan perdamaian yang telah lama diperjuangkan. Karena itu, ia menilai sangat sulit bagi masyarakat Kurdi untuk kembali terlibat dalam konflik yang tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan mereka.
“Kami telah memasuki masa stabilitas yang memberi martabat bagi kehidupan masyarakat Kurdi. Sangat sulit bagi kami untuk kembali diperlakukan seperti pion oleh negara-negara adidaya,” kata dia.
Pernyataan Shanaz muncul di tengah meningkatnya spekulasi internasional mengenai kemungkinan meluasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dipicu ketegangan dengan Israel.
Sejumlah laporan menyebutkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan dukungan terhadap kelompok bersenjata Kurdi di wilayah perbatasan Irak–Iran.
Langkah tersebut disebut sebagai alternatif untuk menekan Iran tanpa harus mengerahkan pasukan resmi Amerika Serikat dalam jumlah besar. Dalam skenario itu, kelompok Kurdi yang dipimpin tokoh seperti Masoud Barzani dan Bafel Talabani disebut-sebut menjadi pihak yang didekati Washington.
Namun rencana tersebut berpotensi memicu eskalasi baru. Militer Iran, khususnya Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), dilaporkan mulai meningkatkan operasi militer di wilayah perbatasan yang dihuni komunitas Kurdi.
Di tengah situasi yang semakin tegang itu, Shanaz kembali menegaskan satu pesan utama kepada dunia internasional.
“Pengalaman pahit masa lalu masih hidup dalam ingatan kami. Terlalu sering Kurdi hanya diingat ketika kekuatan dan pengorbanan mereka dibutuhkan,” ujarnya.
Karena itu, ia menyerukan kepada semua pihak yang terlibat konflik agar tidak menjadikan masyarakat Kurdi sebagai alat dalam perang geopolitik kawasan.
“Biarkan Kurdi hidup dalam ketenangan. Kami bukan tentara bayaran,” tegas Shanaz.
