Malang, Jurnalekbis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat transformasi sektor peternakan sapi perah melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) dengan menghadirkan sistem digital yang menghubungkan peternak, koperasi, lembaga keuangan, hingga layanan Inovasi Keuangan Digital (IAKD). Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan Jawa Timur dipilih sebagai lokasi pengembangan karena menjadi penyumbang produksi susu terbesar di Indonesia. Namun, kapasitas produksi nasional hingga kini masih jauh dari kebutuhan dalam negeri.
“Kalau seluruh peternak sapi perah di Indonesia digabungkan, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20 hingga 30 persen kebutuhan nasional. Sisanya masih dipenuhi dari impor,” ujar Farid, Kamis (18/6).
Menurutnya, Jawa Timur berkontribusi sekitar 57 persen terhadap total produksi susu nasional, dengan sentra terbesar berada di Pasuruan dan Malang. Kondisi tersebut menjadi alasan utama OJK menjadikan sapi perah sebagai komoditas unggulan dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, OJK menggandeng International Labour Organization (ILO) melalui program digitalisasi berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) yang diterapkan di Koperasi Kanjabung, Kabupaten Malang, dengan sekitar 2.300 peternak sebagai anggota.
Sistem ERP mencatat seluruh aktivitas peternakan secara digital, mulai dari jumlah sapi, kondisi kesehatan, usia ternak, produksi susu harian, riwayat pakan, hingga rekam medis. Data produksi juga langsung tercatat ketika peternak menyetorkan susu ke tempat penampungan.
“Setiap setoran susu langsung tercatat, mulai dari volume, kualitas, hingga nilai penjualannya. Semua masuk otomatis ke dalam sistem,” kata Farid.
Berbeda dengan sistem serupa yang pernah diterapkan di daerah lain, ERP di Kanjabung menggunakan konsep open-loop yang terintegrasi dengan seluruh unit usaha koperasi, termasuk jaringan ritel Japmart, pabrik pakan, hingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hijrah.
Melalui sistem tersebut, hasil penjualan susu tidak lagi dibayarkan secara tunai. Nilai penjualan langsung menjadi saldo digital milik peternak yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di Japmart maupun pakan ternak melalui mekanisme pemotongan saldo secara otomatis.
Tak hanya mempermudah transaksi, ERP juga menjadi dasar penyusunan credit scoring bagi lembaga keuangan. Produktivitas ternak yang terekam dalam sistem menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan peternak.
“Kalau seorang peternak memiliki produksi yang stabil dan kondisi sapinya sehat, sistem akan merekomendasikan batas maksimal pinjaman yang layak diberikan. Bank tinggal melakukan verifikasi,” jelas Farid.
Melalui mekanisme tersebut, risiko pembiayaan dinilai lebih terukur karena keputusan kredit didukung data riil yang diperbarui setiap hari.
Sebagai tindak lanjut, OJK mempertemukan sejumlah lembaga keuangan dengan koperasi dalam peluncuran program tersebut. Beberapa bank langsung menyatakan komitmen pembiayaan, di antaranya BRI sebesar Rp1,1 miliar, Bank Jatim Rp450 juta, BPR Jatim Rp350 juta, dan BPRS Al-Hijrah Rp1,1 miliar.
Farid mengungkapkan komitmen pembiayaan awal dari BRI bahkan telah terealisasi seluruhnya.
Program yang didukung dana hibah Pemerintah Swiss melalui ILO ini masih berstatus pilot project. Namun, OJK menargetkan implementasinya diperluas ke sentra sapi perah lain seperti Pasuruan, Tulungagung, hingga Boyolali yang telah menyatakan ketertarikan mengadopsi sistem serupa.
“Kami berharap model ini bisa berkembang menjadi program nasional. Tujuannya bukan hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga membangun ekosistem digital yang mampu meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor susu,” pungkas Farid.
