Mataram, Jurnalekbis.com – Pertumbuhan kendaraan listrik di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan tren positif. Merespons peningkatan jumlah pengguna mobil listrik, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya dengan menghadirkan puluhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah.
Hingga 31 Mei 2026, PLN UIW NTB telah mengoperasikan sebanyak 51 unit SPKLU yang tersebar di 36 lokasi strategis di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik dapat terpenuhi sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih di daerah.
Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UIW NTB, Muhammad Nurul Hadi, mengatakan pembangunan infrastruktur pengisian daya menjadi salah satu prioritas perusahaan dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di NTB.
“Akselerasi ini merupakan bentuk respons cepat PLN di bawah komando Bu GM untuk mendukung transisi energi hijau di NTB. Dari total 36 lokasi sebaran, beberapa titik di antaranya sengaja dipasang lebih dari satu mesin untuk mengantisipasi antrean pengisian daya,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Sebaran SPKLU saat ini masih didominasi wilayah Pulau Lombok yang memiliki jumlah pengguna kendaraan listrik lebih banyak. Namun, PLN memastikan ketersediaan fasilitas serupa juga terus diperluas di Pulau Sumbawa untuk menjaga konektivitas perjalanan pengguna kendaraan listrik.
Menurut Nurul Hadi, keberadaan SPKLU telah menjangkau berbagai titik penting mulai dari kawasan perkotaan hingga jalur lintas antardaerah. Bahkan, jaringan pengisian daya di Pulau Sumbawa telah terkoneksi hingga wilayah pelayanan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima.
Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu faktor utama yang menentukan minat masyarakat dalam beralih ke kendaraan listrik. Semakin mudah akses pengisian daya, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan berbasis baterai.
Tidak hanya mengandalkan SPKLU di ruang publik, PLN juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui layanan Home Charging Services (HCS). Program ini memungkinkan pemilik mobil listrik melakukan pengisian daya langsung dari rumah dengan biaya yang lebih efisien.
“Layanan ini memungkinkan pemilik mobil listrik melakukan pengisian daya secara mandiri di rumah dengan berbagai diskon yang ditawarkan,” kata Nurul Hadi.
Untuk mendorong pemanfaatan layanan tersebut, PLN memberikan insentif berupa diskon 50 persen biaya penyambungan listrik bagi pelanggan yang memiliki mobil listrik dan perangkat home charging. Program ini berlaku untuk pemasangan baru maupun tambah daya hingga 31 Juni 2026.
PLN menjelaskan, pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan daya listrik satu fasa minimal 7.700 VA biasanya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp6,5 juta. Namun melalui program diskon tersebut, pelanggan hanya perlu membayar sekitar Rp3,2 juta.
Sementara itu, pelanggan yang membutuhkan instalasi tiga fasa dengan kapasitas minimal 16.500 VA juga mendapatkan potongan serupa. Biaya penyambungan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp9,5 juta kini hanya menjadi Rp4,7 juta.
Meski demikian, PLN menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi pelanggan yang benar-benar memiliki kendaraan listrik dan perangkat pengisian daya resmi.
Selain memberikan potongan biaya pemasangan, PLN juga menawarkan insentif tarif listrik khusus bagi pengguna kendaraan listrik yang mengisi daya pada malam hari.
Program tersebut memberikan diskon tarif listrik sebesar 30 persen untuk pengisian daya yang dilakukan mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WITA.
Kebijakan itu diharapkan mampu mendorong kebiasaan pengisian daya pada jam beban rendah sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi pengguna kendaraan listrik.
“Jika pengisian daya penuh dilakukan secara konsisten pada jam tersebut, efisiensi biayanya akan sangat terasa. Jauh lebih murah dibandingkan biaya operasional bulanan kendaraan berbasis bahan bakar minyak,” jelasnya.
Dari sisi layanan, PLN juga menyiapkan proses pengajuan yang sepenuhnya berbasis digital. Pelanggan cukup membuka aplikasi PLN Mobile, memilih menu Electric Vehicle, kemudian mengajukan pemasangan home charging melalui fitur yang tersedia.
Setelah pengajuan dilakukan, PLN akan melakukan verifikasi dan pemasangan perangkat dengan target penyelesaian maksimal tujuh hari kerja.
Transformasi digital tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, termasuk di NTB. Dengan proses yang lebih sederhana dan cepat, masyarakat diharapkan tidak mengalami kendala saat beralih ke kendaraan berbasis energi listrik.
Pengembangan infrastruktur SPKLU dan layanan home charging juga sejalan dengan target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon serta meningkatkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan efisiensi biaya transportasi, kendaraan listrik mulai menjadi pilihan yang semakin menarik. Dukungan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting agar pertumbuhan kendaraan listrik dapat berlangsung secara berkelanjutan.
PLN optimistis kombinasi antara perluasan jaringan SPKLU, insentif pemasangan home charging, serta tarif khusus pengisian daya akan mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang kuat di NTB.
“Melalui integrasi infrastruktur SPKLU dan kemudahan layanan home charging ini, kami optimistis transisi menuju era mobilitas bersih di NTB dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan ramah kantong bagi masyarakat,” pungkas Nurul Hadi.
