Mataram, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, mengubah arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerahnya. Ia menegaskan, setiap keputusan pemerintah ke depan harus disusun berdasarkan data yang akurat, bukan sekadar asumsi atau perkiraan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026). Menurutnya, pendekatan evidence-based policy menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat,” kata Iqbal.
NTB memiliki posisi strategis karena berada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores. Potensi tersebut dinilai menjadi modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga menghadirkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut.
Iqbal mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas sektor perikanan. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga riset hingga pelaku usaha, membangun sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi.
“Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor. Kita memiliki visi bersama untuk membangun pengelolaan perikanan NTB yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Iqbal, persoalan utama yang selama ini menghambat efektivitas program pemerintah adalah keterbatasan data perikanan yang akurat. Kondisi tersebut membuat sejumlah kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir dan nelayan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah untuk membangun basis data perikanan yang lebih komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Selain aspek data, Gubernur juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem bisnis perikanan yang berkelanjutan. Ia menilai rantai usaha perikanan masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum mampu memberikan nilai tambah secara maksimal.
“Model bisnis perikanan kita belum sepenuhnya berkelanjutan. Setiap pelaku masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ekosistemnya terfragmentasi. Padahal, keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama,” jelasnya.
Iqbal juga menegaskan sektor perikanan perlu memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah karena memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Menurutnya, banyak negara telah menjadikan sektor pangan sebagai bagian penting dari kebijakan nasional sehingga mendapat perlindungan dan insentif yang memadai.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., mengatakan keberadaan WPP 573 dan WPP 713 menjadikan NTB memiliki posisi penting dalam pengembangan perikanan nasional.
Ia mengapresiasi pendampingan Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) yang berhasil membawa pengelolaan tuna di WPP 713 memperoleh sertifikasi internasional Marine Stewardship Council (MSC). Sertifikasi tersebut menunjukkan praktik perikanan berkelanjutan di NTB telah memenuhi standar global.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mempercepat penyelesaian administrasi nelayan melalui penerbitan E-Pas Kecil. Dokumen tersebut menjadi syarat utama bagi nelayan untuk memperoleh akses BBM bersubsidi.
Muslim menyebut jumlah nelayan di NTB telah mencapai lebih dari 60 ribu orang. Oleh karena itu, percepatan penerbitan E-Pas Kecil akan dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar prosesnya lebih cepat dan tidak membebani masyarakat.
Langkah memperkuat kebijakan berbasis data, memperbaiki tata kelola, serta mempercepat pelayanan administrasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor perikanan NTB. Pemerintah optimistis pendekatan tersebut tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi juga memperkuat pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
