Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat transformasi digital pemerintahan dengan menyiapkan Dashboard Eksekutif, sebuah pusat kendali digital yang memungkinkan pimpinan daerah memantau berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Sistem ini dirancang sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data agar kebijakan pemerintah lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur.
Rancangan dashboard tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Santika, Mataram, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB bersama Program SKALA untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa keberadaan dashboard bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, melainkan menjadi ruang kendali digital yang menyajikan informasi strategis bagi para pengambil kebijakan.
“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital-nya bagi pimpinan,” kata Ahsanul.
Melalui sistem tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengakses perkembangan berbagai indikator pembangunan dalam satu tampilan terpadu. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi perangkat daerah akan diintegrasikan sehingga lebih mudah dianalisis.
Dashboard akan menyajikan informasi dalam bentuk grafik, peta interaktif, serta scorecard kinerja. Format visual tersebut diharapkan memudahkan proses pemantauan, evaluasi program, hingga penyusunan kebijakan berdasarkan kondisi terbaru di lapangan.
Fokus pada Indikator Prioritas
Pemerintah Provinsi NTB memastikan Dashboard Eksekutif akan menampilkan indikator-indikator prioritas pembangunan daerah. Di antaranya meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.
Dengan pendekatan tersebut, pimpinan daerah dapat mengetahui perkembangan setiap sektor secara cepat tanpa harus menunggu laporan manual dari masing-masing perangkat daerah.
Keberadaan dashboard juga diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah ketika terjadi perubahan kondisi di lapangan, baik terkait capaian pembangunan maupun potensi persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Integrasi dengan Sistem Nasional
Selain membangun dashboard, Pemprov NTB juga hampir menuntaskan proses interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB Satu Data.
Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran data berlangsung otomatis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga sinkronisasi informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi duplikasi penginputan data.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem data pemerintah yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Menurut Ahsanul, kualitas data menjadi fondasi utama keberhasilan transformasi digital. Teknologi hanya menjadi alat, sedangkan kebijakan yang baik sangat ditentukan oleh akurasi informasi yang digunakan.
“Filosofinya sangat sederhana, data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan, dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk membuat kebijakan yang berdampak,” ujarnya.
Tata Kelola dan Keamanan Data Diperkuat
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyempurnakan regulasi mengenai tata kelola dan keamanan data melalui revisi Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan data pemerintah berjalan sesuai prinsip keamanan informasi, perlindungan data, serta interoperabilitas antarinstansi.
Pemprov NTB bahkan menargetkan penguatan sistem keamanan digital yang lebih komprehensif. Pada 2027 mendatang, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) direncanakan menjadikan NTB sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem keamanan data terpadu.
Jika terealisasi, posisi tersebut akan memperkuat peran NTB sebagai salah satu daerah yang lebih siap menerapkan tata kelola pemerintahan digital berbasis data dan keamanan siber.
Media Center Baru Disiapkan
Transformasi digital juga dibarengi dengan penguatan keterbukaan informasi publik.
Dinas Kominfotik NTB sedang menyiapkan Media Center baru di lingkungan Kantor Gubernur NTB yang akan dilengkapi layar pemantau data NTB Satu Data secara real-time.
Fasilitas tersebut juga akan memiliki ruang podcast dan area kerja bagi insan pers agar proses penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat berlangsung lebih cepat dan transparan.
Keberadaan media center diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan media dalam menyampaikan perkembangan pembangunan berbasis data yang dapat diakses secara terbuka.
Program SKALA Berlanjut hingga 2030
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan penyusunan Dashboard Eksekutif merupakan salah satu target utama pendampingan Program SKALA kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Ia menjelaskan bahwa fase pertama program akan berakhir pada Desember 2026, sementara penyelesaian seluruh target teknis dijadwalkan rampung pada Oktober tahun yang sama.
“Alhamdulillah, sudah ada informasi bahwa Program SKALA akan berlanjut ke fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Meskipun surat resminya masih kami tunggu, fokus kami saat ini adalah menyelesaikan seluruh target fase pertama, termasuk merumuskan rancangan Dashboard Eksekutif bersama seluruh OPD,” kata Anja.
Menurutnya, FGD menjadi forum penting untuk menyepakati indikator strategis yang akan ditampilkan dalam dashboard. Seluruh OPD sebagai pengelola data sektoral dilibatkan agar sistem yang dibangun benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pimpinan daerah dalam memantau pembangunan.
Kolaborasi antara Pemprov NTB dan Program SKALA diharapkan menghasilkan Dashboard Eksekutif yang tidak hanya menjadi alat visualisasi data, tetapi juga fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas program, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
