MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan perubahan APBD 2026 dengan nilai belanja sekitar Rp6 triliun, meningkat sekitar Rp269 miliar atau 4,69 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (18/8/2026).
Kenaikan anggaran tersebut berlangsung ketika ruang fiskal daerah masih menghadapi tekanan. Karena itu, Pemprov NTB menekankan pentingnya memastikan tambahan belanja benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Dinda.
Tiga Prioritas NTB
Dinda menyebut terdapat tiga agenda yang menjadi fokus pembangunan daerah. Pertama, pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.
Kedua, memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya. Ketiga, mendorong NTB menjadi destinasi wisata berkelas dunia.
Menurut Dinda, ketiga agenda tersebut harus dijalankan secara konsisten untuk mewujudkan NTB yang makmur dan berkeadilan.
Potensi ekonomi dari berbagai event nasional dan internasional juga diminta tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pemerintah ingin aktivitas tersebut memberikan dampak langsung terhadap pariwisata, UMKM, dan pendapatan masyarakat.
Pendapatan Daerah Berubah
Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS, PAD NTB direncanakan meningkat 1,56 persen, dari sekitar Rp3,02 triliun menjadi Rp3,06 triliun.
Pendapatan transfer juga naik 2,48 persen, dari sekitar Rp2,148 triliun menjadi Rp2,49 triliun.
Sebaliknya, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan turun 42,54 persen, dari sekitar Rp114 miliar menjadi Rp56 miliar.
Pada sisi pembiayaan, rancangan tersebut mencatat defisit sekitar Rp369 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan neto.
DPRD NTB selanjutnya akan membahas rancangan tersebut sesuai mekanisme penganggaran.
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda berharap pembahasan tidak sekadar menyelesaikan dokumen anggaran, tetapi menghasilkan kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, perubahan APBD 2026 akhirnya menjadi ujian: seberapa efektif tambahan anggaran dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan warga NTB.
