Denpasar, Jurnalekbis.com — Video kehadiran anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, dalam rangkaian acara Miss Equality World 2026 di Thailand menjadi sorotan di media sosial. Perhatian publik semakin mengarah kepada seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang terlihat mendampinginya mengenakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH).
Prajurit tersebut diketahui bertugas sebagai ajudan Arya Wedakarna. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Denpasar kini melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam keterlibatan prajurit tersebut.
Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa mengatakan pemeriksaan masih berlangsung.
“Terkait berita viral tersebut kita masih mendalami dan kita sedang mempelajari, jika benar anggota tersebut terbukti bersalah atau melanggar hukum tentunya akan kita tindak lanjuti secara prosedur,” kata Ary Mahayasa, Kamis (3/9/2026).
TNI AL Benarkan Prajurit dalam Video
Ary memastikan sosok berseragam yang muncul dalam video viral tersebut memang merupakan anggota TNI AL.
“Ya, memang benar adanya bahwa itu anggota TNI AL, akan tetapi sampai saat ini kami melakukan pendalaman,” ujarnya.
Menurut dia, proses pemeriksaan juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal).
Ary menegaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.
“Apapun hasil dari pemeriksaan ini dan jika memang terbukti bersalah akan kita tindak sesuai prosedur,” katanya.
Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah status prajurit tersebut sebagai ajudan Arya Wedakarna.
Ary Mahayasa membenarkan bahwa terdapat permohonan resmi untuk penugasan prajurit TNI AL sebagai ajudan anggota DPD RI asal Bali tersebut.
“Untuk perijinan sebatas pemahaman saya itu sejak tahun lalu sebagai ajudan dari anggota DPD tersebut. Surat resminya pun ada dari anggota DPD tersebut,” ujar Ary.
Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan Lanal Denpasar tidak hanya menyangkut video yang beredar, tetapi juga konteks penugasan prajurit tersebut dalam mendampingi Arya selama kegiatan di Thailand.
Arya Wedakarna Beri Klarifikasi
Di tengah sorotan publik, Arya Wedakarna memberikan penjelasan mengenai kehadirannya di Thailand.
Ia mengatakan keberadaannya dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan promosi pariwisata Bali. Arya menyebut dirinya hadir setelah mendapat undangan untuk meluncurkan video promosi pariwisata Bali, khususnya wilayah Bali Barat.
“Kami mendapatkan undangan untuk meluncurkan satu video yaitu video pariwisata Bali, yang khususnya pariwisata Bali barat,” kata Arya.
Menurut dia, pihak dari Thailand sebelumnya telah berkunjung ke Bali dan turut mempromosikan destinasi wisata di Pulau Dewata.
Dalam kesempatan itu, Arya juga mengaku menerima penghargaan yang berkaitan dengan kiprahnya terhadap budaya dan pariwisata Bali.
“Saya juga mendapatkan penghargaan karena menjadi tokoh budaya dan pariwisata Bali ya sudah kita terima,” ujarnya.
Mengaku Hadir sebagai Tokoh Bali
Arya juga menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPD RI.
Ia menyebut dirinya datang sebagai tokoh Bali dan mewakili lembaga Hindu. Hal itu pula yang menjadi alasannya mengenakan pakaian adat Bali saat menghadiri kegiatan tersebut.
“Kalau saya yang pasti kemarin acara yang di Thailand itu saya datang mewakili lembaga Hindu ya. Jadi sebagai tokoh Bali, jadi tidak ada kaitan sama jabatan saya di manapun, makanya saya datang dengan menggunakan pakaian adat Bali,” ucapnya.
Terkait nama Miss Equality World 2026 yang dikaitkan dengan isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Arya mengaku tidak memahami keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut.
Ia mengatakan tidak mengenal satu per satu delegasi yang hadir dalam acara itu.
“Kalau mengenai acara Miss Equality World saya jujur tidak paham karena mungkin itu rangkaian acara, saat itu saya hadir setelah menerima penghargaan ya saya pulang,” katanya.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap prajurit TNI AL yang mendampinginya masih berjalan. Lanal Denpasar belum menyampaikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
Hasil pendalaman tersebut nantinya akan menentukan apakah prajurit bersangkutan dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak.
