Jurnalekbis.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah kabupaten/kota menahan kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah yang secara tahunan masih berada di atas tingkat nasional.
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian harga pangan, terutama komoditas yang kerap memicu inflasi, seperti cabai dan tomat. Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), kerja sama antardaerah, serta diversifikasi konsumsi pangan.
“Dari bulan Oktober, November, Desember kita punya waktu tiga bulan. Bagaimana kita berupaya terus untuk mengendalikan harga-harga pangan,” kata Hario saat menjelaskan strategi pengendalian inflasi NTB.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah, BI, dan berbagai pemangku kepentingan mampu menjaga inflasi NTB tetap dalam rentang sasaran nasional hingga penghujung tahun.
BI Soroti Kenaikan Tarif PDAM dan Parkir
Selain harga pangan, BI NTB menyoroti potensi kenaikan harga barang dan jasa yang ditentukan pemerintah atau administered prices.
Hario mencontohkan kenaikan tarif PDAM di Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu serta rencana kenaikan tarif parkir di Kota Mataram yang sempat dibahas pada pertengahan tahun.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penundaan kenaikan tarif hingga akhir tahun agar tekanan terhadap pengeluaran masyarakat tidak bertambah.
“Kita berupaya agar sampai dengan akhir tahun kita tundalah, kita tunda dulu peningkatan harga yang dikenakan pemerintah,” ujarnya.
BI menilai pengendalian komponen harga tersebut perlu berjalan beriringan dengan stabilisasi harga pangan. Sebab, kenaikan harga barang dan jasa dapat menambah beban masyarakat ketika harga kebutuhan pokok juga mengalami tekanan.
GPM Sasar Komoditas Pemicu Inflasi
Dalam pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), BI NTB menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah menggelar Gerakan Pangan Murah untuk menyediakan komoditas pangan dengan harga terjangkau. Program ini menyasar kebutuhan masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga dalam jangka pendek.
Hario menjelaskan, kegiatan GPM akan terus difasilitasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota di NTB.
BI juga mendorong kerja sama antardaerah untuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan. Dengan demikian, daerah dapat mengurangi risiko kekurangan komoditas yang berpotensi memicu lonjakan harga.
Ikan Budidaya Jadi Alternatif Pengendalian Inflasi
BI NTB turut mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui edukasi masyarakat. Salah satu upayanya ialah menggelar lomba memasak kreasi ikan budidaya bersama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan).
Menurut Hario, ikan laut selama ini menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi, khususnya di Pulau Sumbawa. Karena itu, ikan budidaya atau ikan air tawar dapat menjadi alternatif sumber protein bagi masyarakat.
“Dengan alternatif protein, selain daging ayam dan daging sapi, kemudian juga ikan laut, kita ada alternatif yaitu ikan budidaya, ikan darat,” katanya.
Ia berharap perubahan pola konsumsi tersebut dapat membantu mengendalikan permintaan terhadap komoditas pangan yang kerap mengalami tekanan harga.
BI Waspadai Tekanan Inflasi hingga Desember
Hario mengakui inflasi tahunan NTB masih berada di atas tingkat nasional. Namun, ia meminta masyarakat dan pemerintah juga mencermati inflasi tahun kalender atau year-to-date yang, menurutnya, masih berada dalam rentang sasaran.
BI NTB bersama TPID kabupaten/kota akan melanjutkan berbagai langkah stabilisasi hingga Desember 2026. Fokus utama saat ini ialah menjaga stabilitas ekonomi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Stabilitas ekonomi menjadi prasyarat untuk bagaimana kita bisa membangun,” ujar Hario.
Dengan memperkuat pasokan, menjaga keterjangkauan harga, serta mengendalikan potensi kenaikan tarif, BI berharap tekanan inflasi NTB dapat diredam tanpa semakin membebani daya beli masyarakat.
