Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Berdaya Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026). Ini GPM ke-21 sepanjang 2026, dan minyak goreng menjadi komoditas yang paling diburu warga.
Pemprov NTB memilih Bintaro karena sebagian warga kawasan pesisir itu masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Banyak dari mereka bekerja sebagai nelayan, buruh, dan tukang bangunan.
“GPM yang ke-21 selama tahun 2026 ini menyasar Kelurahan Bintaro Ampenan. Kegiatan ini menjadi bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas pasokan pangan di NTB,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah.
Menurut Mirza, Bintaro membutuhkan intervensi pemerintah lewat program pangan murah. Sasarannya dinilai tepat karena mata pencaharian warga setempat rentan terhadap gejolak penghasilan.
Selisih Rp1.000 hingga Rp3.000
Warga menyambut positif kegiatan ini. Mereka membeli beras, telur, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lain dengan harga di bawah pasaran.
Seorang warga Bintaro mengaku terbantu oleh selisih harga yang berkisar Rp1.000 sampai Rp3.000 per komoditas. Angka itu terlihat kecil, tetapi cukup meringankan pengeluaran rumah tangga.
“Sangat membantu sekali kegiatan GPM ini. Lumayan selisih harganya ada Rp1.000, Rp2.000 sampai Rp3.000,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah menggelar GPM lebih sering, bahkan rutin setiap bulan. Ia juga berharap harga beras dan kebutuhan pokok lain bisa turun lagi.
Desa dan Kelurahan Lain Bisa Mengusulkan
Mirza menegaskan GPM tidak hanya untuk kelurahan yang masuk program Kelurahan Berdaya. Desa dan kelurahan lain bisa mengajukan usulan lewat kepala lingkungan, kepala desa, atau lurah setempat.
Dengan skema itu, Pemprov NTB berharap jangkauan pangan murah meluas ke berbagai wilayah yang membutuhkan.
Pelaksanaan GPM melibatkan Satgas Pangan, pemerintah pusat, kepolisian, TNI, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Mirza menyebut kelancaran acara bergantung pada koordinasi petugas dan kedisiplinan warga mengikuti mekanisme layanan.
Harga Dijaga agar Pedagang Tak Rugi
Keterlibatan UMKM punya dua fungsi. Warga mendapat akses pangan terjangkau, sementara pelaku usaha lokal tetap produktif dan memperoleh manfaat ekonomi.
Pemerintah juga menjaga keseimbangan harga selama intervensi pasar. Harga GPM tetap terjangkau bagi pembeli, tetapi masih menyisakan keuntungan wajar bagi UMKM dan pedagang.
Lewat GPM yang berkelanjutan, Pemprov NTB berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
