JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Dugaan tindak pidana pemerasan melalui media elektronik yang menyeret seorang oknum pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Barat menjadi sorotan. Kasus tersebut diduga melibatkan penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik dan menyasar dua orang korban berinisial MM dan KAM.
Ironisnya, kedua korban diketahui memiliki hubungan dekat dengan terduga pelaku berinisial R. Salah satu korban merupakan rekan kerja sekaligus teman satu ruangan, sedangkan korban lainnya diketahui merupakan anggota keluarga terduga pelaku.
Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, membenarkan adanya persoalan yang melibatkan salah seorang pegawai di lingkungan instansinya tersebut. Menurutnya, kasus itu telah berlangsung cukup lama dan sebelumnya sempat dilaporkan oleh salah seorang staf.
“Ini kasusnya lama, sudah cukup lama. Saya dilaporkan itu sekitar pertengahan tahun 2026 oleh salah seorang staf kami,” kata Arief saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Lebih lanjut, Arief mengungkapkan bahwa pihak dinas telah beberapa kali melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian secara damai. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
Menurut Arief, persoalan tersebut terus berlanjut karena pihak yang diduga terlibat belum mengakui perbuatannya.
Menanggapi kasus yang mencuat tersebut, Arief menegaskan bahwa dugaan pemerasan itu merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan institusi Dinsos P3A Lombok Barat. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengambil langkah kepegawaian apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
“Saya juga sebagai kepala dinas merasa ini bukan masalah internal dinas. Saya menyayangkan adanya membawa-bawa nama Dinas Sosial karena ini saya anggap masalah pribadi,” ujarnya.
Arief menegaskan, apabila terduga pelaku terbukti melakukan pelanggaran, penanganan sanksi kepegawaian akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Barat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau nanti terbukti setelah diproses, tentunya akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kita akan serahkan semua ke BKD Kabupaten Lombok Barat untuk kemudian diproses sesuai aturan,” katanya.
Berdasarkan keterangan Arief, R saat ini masih aktif bekerja di lingkungan Dinsos P3A Lombok Barat dan bertugas di bagian pemberdayaan sosial. Terduga pelaku juga diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Arief turut membenarkan bahwa R sebelumnya pernah menangani bidang teknologi informasi (IT) di lingkungan dinas. Namun, menurutnya, tugas tersebut telah dialihkan dan R tidak lagi menangani bidang IT.
“Dulu memang dia di IT. Sekarang sudah tidak kita kasih di IT lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait kondisi korban yang disebut mengalami trauma akibat dugaan pemerasan dan intimidasi, Arief menyatakan Dinsos P3A Lombok Barat akan melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan pendampingan.
Menurutnya, instansi tersebut memiliki tenaga yang kompeten dalam melakukan asesmen dan pendampingan terhadap korban kekerasan, termasuk untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban.
“Kita nanti coba lihat lagi. Kita akan asesmen bagaimana nanti kita akan tangani korbannya supaya tidak mengalami trauma. Teman-teman di sini juga punya keahlian untuk melakukan asesmen seperti itu terhadap korban-korban kekerasan,” katanya.
Di penghujung keterangannya, Arief mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Dinsos P3A Lombok Barat agar tetap menjaga profesionalitas serta nama baik daerah dan kelembagaan.
Ia menegaskan, meskipun persoalan tersebut dinilai sebagai masalah pribadi, seluruh pegawai tetap memiliki tanggung jawab menjaga marwah institusi tempat bekerja.
“Ini saya pikir masalah pribadi. Silakan, tapi jangan saya berharap teman-teman semua di Dinas Sosial P3A ini juga bisa menjaga nama baik kabupaten, nama baik kelembagaan, karena di sini tempat kita cari makan. Itu harus kita jaga dengan baik semuanya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada pihak kepolisian terkait perkembangan penanganan laporan dugaan pemerasan melalui media elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik tersebut masih dilakukan.
Penanganan perkara diharapkan dapat mengungkap fakta secara menyeluruh, memberikan kepastian hukum, serta memastikan perlindungan terhadap korban.












