Mataram, Jurnalekbis.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya riset yang berorientasi pada solusi nyata dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Diseminasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Sri Nuryanti, bersama rombongan di ruang kerjanya di Mataram, Rabu (18/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal atau yang akrab disapa Miq Iqbal menekankan bahwa hasil riset seharusnya tidak berhenti pada tataran akademik semata, namun mampu memberikan kontribusi nyata dan terukur bagi masyarakat. Riset yang dilakukan, menurutnya, perlu langsung menyasar kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga dapat menjadi bagian integral dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di NTB.
“Fokus riset ke depan itu harus bisa menyediakan solusi atas permasalahan riil masyarakat yang dihadapi, sehingga bisa diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di NTB,” ujar Miq Iqbal.
Ia mencontohkan isu pakan ternak yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik di sektor peternakan NTB. Padahal, provinsi ini memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan, termasuk sapi potong yang merupakan komoditas unggulan daerah. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku pakan dari luar daerah bahkan impor, menjadi salah satu penghambat produktivitas.
“Contohnya seperti pakan, sampai hari ini belum pernah selesai. Kalau bisa, semua komponen bisa kita dapatkan dari dalam daerah, agar tak lagi bergantung dari luar,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Sri Nuryanti menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya ke NTB merupakan bagian dari tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRIDA NTB dengan berbagai stakeholder. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam skala lokal, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Konsep BRIDA sekarang itu multistakeholder collaboration. Bila ada BRIDA yang belum memiliki peneliti, pekerjaan riset dan inovasinya bisa dilakukan bersama kampus atau institusi penelitian lain,” jelas Sri.
Ia juga mengapresiasi komitmen NTB dalam mengembangkan riset dan inovasi, dengan menyebut NTB sebagai daerah pelopor pembentukan BRIDA setelah Bali.
“NTB termasuk cukup luar biasa dan visioner, karena pembentukan BRIDA di sini termasuk yang paling awal indonesia/">di Indonesia,” tambahnya.
Sebagai lembaga daerah yang diberi mandat untuk memperkuat kebijakan berbasis sains dan data, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB memainkan peran strategis. BRIDA bukan hanya menjadi jembatan antara kebutuhan pemerintah daerah dan hasil riset, tetapi juga sebagai institusi yang mampu memetakan permasalahan lokal secara spesifik dan menawarkan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Gubernur Iqbal berharap BRIDA NTB tidak hanya menjadi pelaksana riset, tetapi juga penyedia rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan bisa langsung diimplementasikan oleh OPD maupun pelaku pembangunan lainnya.
“BRIDA harus hadir dengan data, solusi, dan pendekatan berbasis sains. Bukan sekadar menampung hasil riset, tapi benar-benar menjadi mitra strategis pembangunan daerah,” tegasnya.
Salah satu kritik umum terhadap dunia riset di Indonesia adalah minimnya implementasi hasil penelitian. Banyak riset yang hanya berhenti sebagai laporan akademik atau jurnal ilmiah, tanpa pernah dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan. Gubernur NTB menyoroti fenomena ini dan meminta agar paradigma riset diubah.
Menurutnya, hasil riset yang tidak berdampak pada masyarakat hanya akan menjadi beban anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap riset diarahkan pada solving problem yang terukur — mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas pertanian, hingga penanganan perubahan iklim.
“Jika kita punya riset soal pakan lokal, maka harus dilanjutkan ke tahap produksi dan distribusi. Bukan berhenti pada prototipe saja. Harus sampai dimanfaatkan peternak,” katanya.
Untuk mewujudkan ekosistem riset yang solutif, Gubernur juga mengusulkan agar hasil riset yang relevan dapat diintegrasikan langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah.
Hal ini memungkinkan hasil-hasil penelitian tidak hanya menjadi bahan kajian, tetapi juga menjadi dasar operasional dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
