Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah terus memperlihatkan komitmen serius dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Hingga 31 Mei 2025, belanja bansos telah mencapai Rp13,63 miliar, atau sekitar 51,61% dari total pagu yang dialokasikan dalam APBN 2025. Angka ini mengalami kenaikan 7,40% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp12,69 miliar.
Peningkatan ini tidak hanya menandai progres penyaluran anggaran sosial, namun juga memperkuat arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan kelompok rentan. Menariknya, sejak tahun 2021, tren belanja bansos di NTB terus menunjukkan pola kenaikan dari tahun ke tahun, mencerminkan kestabilan dalam implementasi program-program kesejahteraan.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari, sebagian besar alokasi bansos di wilayah NTB difokuskan pada dua sektor strategis: pendidikan dan rehabilitasi sosial.
“Jika kita melihat bansos di NTB, kebanyakan dialokasikan untuk pendidikan, khususnya di UIN Mataram dan Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram,” jelas Ratih dalam keterangannya.
Dari total realisasi Rp13,63 miliar, sebanyak Rp11,36 miliar dialokasikan untuk bantuan pendidikan tinggi di dua kampus utama tersebut. Sementara itu, sekitar Rp2,27 miliar digunakan untuk program-program asistensi rehabilitasi sosial, yang mencakup dukungan kepada anak-anak, kelompok rentan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Ratih menekankan bahwa besarnya belanja bansos bukan sekadar refleksi dari tingkat kemiskinan di suatu daerah. Menurutnya, hubungan antara kemiskinan dan jumlah bansos yang disalurkan tidak selalu bersifat langsung.
“Menurut saya, hubungannya tidak langsung ke kemiskinan, artinya bukan berarti karena kemiskinan besar maka bansosnya besar. Kalau kita lihat, bansosnya itu lebih banyak ke pendidikan, untuk pemberian beasiswa, biasanya seperti itu,” jelasnya.
Pernyataan ini memberikan perspektif bahwa bansos di NTB lebih condong pada investasi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan semata-mata penanganan kemiskinan secara langsung.
Selain bansos yang direalisasikan langsung, Kementerian Sosial-pusat juga menyalurkan berbagai program penting di NTB: PKH (Program Keluarga Harapan) tahun 2025, dialokasikan Rp222,43 miliar untuk 316 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Sebesar Rp301,88 miliar dialokasikan untuk 503 ribu KPM. YAPI (Program Yatim Piatu) tahun 2025, program ini mengalokasikan Rp37,53 miliar untuk 66 ribu Penerima Manfaat (PM).
Peningkatan realisasi belanja bansos, khususnya di sektor pendidikan, mencerminkan upaya pemerintah untuk berinvestasi pada masa depan generasi muda NTB, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..
