Mataram, Jurnalekbis.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa video yang viral di media sosial terkait dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, tidak sesuai fakta di lapangan.
Junaidi menyampaikan klarifikasi tersebut setelah Organda NTB bersama sejumlah pihak melakukan rapat dan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar luas di masyarakat.
“Setelah kami turun langsung ke lapangan dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi, video dugaan pungli di Gili Mas itu tidak benar dan dibuat-buat,” ujar Junaidi, Senin (5/1).
Menurutnya, apa yang disebut sebagai pungli dalam video tersebut sejatinya tidak memenuhi unsur pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam aturan. Ia menjelaskan, pungli harus dilakukan secara terorganisasi, memiliki struktur, serta adanya unsur paksaan.
“Kalau sekadar diberi seribu atau dua ribu rupiah seperti ke tukang parkir, itu tidak bisa serta-merta disebut pungli,” tegasnya.
Junaidi menjelaskan, peristiwa yang viral itu terjadi bersamaan dengan kedatangan kapal pesiar internasional pada 29 Desember lalu, yang membawa lebih dari 4.000 wisatawan mancanegara ke NTB. Kedatangan kapal tersebut, kata dia, justru memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi sektor pariwisata dan transportasi lokal.
“Kedatangan kapal pesiar itu sangat menguntungkan masyarakat NTB. Kita seharusnya bangga, bukan malah membesarkan isu yang tidak sesuai fakta,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa di kawasan Gili Mas sudah terdapat sistem pengamanan dan pengaturan yang melibatkan aparat keamanan, petugas pelabuhan, hingga koperasi transportasi setempat. Penertiban dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan wisatawan.
“Tujuannya agar tidak terjadi rebutan penumpang atau kesan tidak nyaman seperti ‘ayo pak, ayo pak’ yang justru merusak citra pariwisata,” kata Junaidi.
Lebih lanjut, Junaidi menjelaskan bahwa di Gili Mas terdapat tujuh koperasi transportasi dengan total anggota hampir 300 orang. Koperasi tersebut bukan baru berdiri, melainkan sudah lama ada dan memiliki etika serta aturan dalam melayani wisatawan.
Penertiban juga dilakukan untuk memastikan wisatawan mendapatkan layanan transportasi yang profesional, termasuk kemampuan berbahasa asing. Ia menyebut masih ditemukan pengemudi yang tidak memiliki kemampuan komunikasi memadai sehingga berpotensi menimbulkan keluhan wisatawan.
“Ini soal menjaga kualitas layanan. Banyak pengalaman tamu merasa tidak nyaman karena salah komunikasi atau dibawa ke tempat yang tidak sesuai,” ujarnya.
Organda NTB, lanjut Junaidi, mengajak seluruh pelaku transportasi untuk bergabung di bawah satu koordinasi agar pengelolaan lebih tertib dan terukur. Ia juga meminta agar isu-isu viral yang tidak berdasar hukum tidak terus digoreng, karena berpotensi merusak citra pariwisata NTB yang sedang tumbuh.
“Kita harus menjaga pariwisata NTB, sejalan dengan program Gubernur yang ingin mendatangkan wisatawan mancanegara. Kalau ada oknum yang benar-benar melanggar, silakan dilaporkan ke aparat, bukan diviralkan,” pungkasnya.
