Mataram, Jurnalekbis.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengawali tahun 2026 dengan catatan positif. Hingga 31 Januari 2026, pendapatan negara terealisasi Rp294,83 miliar atau 5,27% dari target, sementara belanja negara telah mencapai Rp2,51 triliun atau 11,16% dari pagu. Di saat bersamaan, neraca perdagangan NTB mencatat surplus USD 67,50 juta, melonjak 276,33% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan realisasi awal tahun ini menunjukkan peran APBN sebagai penggerak ekonomi daerah tetap berjalan optimal.
“Realisasi pendapatan dan belanja negara yang signifikan di awal tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif. APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi,” ujar Ratih di Mataram, Kamis (26/2/2026).
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menyumbang Rp151,90 miliar. Komponen terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp63,04 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai serta PPnBM Rp47,73 miliar. Namun secara tahunan (year on year), PPh dan PPN tercatat mengalami kontraksi masing-masing 62,17% dan 39,26%. Penurunan ini dipicu kebijakan pemusatan wajib pajak cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak.
Sebaliknya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh 170,9% dan komponen pajak lainnya melonjak 801,9%, seiring peningkatan setoran pajak deposit. Di sektor kepabeanan dan cukai, realisasi mencapai Rp47,77 miliar atau 4,93% dari target. Bea keluar tumbuh 146,13% didorong relaksasi ekspor konsentrat tembaga, sedangkan cukai naik 13,9% mengikuti pertumbuhan hasil tembakau. Adapun bea masuk terkontraksi 42,86% akibat turunnya impor bahan baku dan barang modal.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan akselerasi dengan capaian Rp95,16 miliar atau 13,11% dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) melonjak 2.543,91% terutama dari jasa pelayanan pendidikan. Sementara PNBP lainnya tumbuh 16,63% ditopang pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu.
Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp326,62 miliar. Anggaran tersebut mengalir antara lain ke sektor pendidikan Rp68,71 miliar, ekonomi Rp42,72 miliar, agama Rp22,49 miliar, dan kesehatan Rp11,60 miliar. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2,18 triliun atau 14,81% dari pagu, termasuk Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp648,59 miliar. Dari jumlah itu, Rp119,48 miliar digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.
Kinerja fiskal yang solid ini sejalan dengan geliat ekonomi regional. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan NTB Januari 2026 surplus USD 67,50 juta. Nilai ekspor tercatat USD 69,71 juta, didominasi copper cathode dan konsentrat tembaga, sementara impor hanya USD 2,22 juta atau turun 94,21% dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi harga, inflasi tahunan NTB tercatat 3,86% (y-on-y) dengan inflasi bulanan 0,27% (m-to-m), masih dalam kisaran target Bank Indonesia. Tekanan harga terutama terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan serta pendidikan. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas harga.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada di angka 130,31 meski turun 2,86% dibanding bulan sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) justru naik 2,32% menjadi 110,49. Kedua indikator yang tetap di atas 100 menunjukkan sektor agro-maritim NTB masih dalam kondisi sehat dan produktif.
Ratih menegaskan, sinergi fiskal pusat dan daerah akan terus diperkuat agar momentum pertumbuhan tetap terjaga sepanjang 2026. “Kami optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di NTB,” katanya.
