Bima, Jurnalekbis.com – Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi desa melalui koperasi dan ekosistem bisnis berbasis masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memberi arahan kepada pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakota, di Kota Bima, Senin (2/3/2026).
Iqbal menekankan, koperasi desa tidak boleh sekadar memiliki gerai atau papan nama, tetapi harus memiliki model bisnis yang jelas dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, siap membantu penyusunan rencana bisnis hingga pendampingan akses permodalan ke perbankan.
“Kita akan bantu susun rencana bisnisnya supaya bisa mengakses pinjaman perbankan. Yang paling penting koperasi ini punya bisnis, bukan sekadar punya gerai,” ujar Iqbal di hadapan pengurus koperasi dan perangkat kelurahan.
Menurutnya, salah satu persoalan utama ekonomi desa adalah panjangnya rantai distribusi hasil pertanian. Selama ini, hasil panen petani kerap berpindah tangan ke sejumlah perantara sebelum sampai ke pasar. Kondisi itu membuat margin keuntungan tergerus dan nilai tukar petani sulit meningkat.
Iqbal menyebut konsep koperasi yang terintegrasi dapat menjadi solusi untuk memangkas mata rantai tersebut. Melalui konsolidasi produksi dan distribusi, koperasi memungkinkan petani menjual langsung hasil panen ke pembeli akhir atau pasar yang lebih luas.
“Kalau koperasi kuat dan terkonsolidasi, mereka bisa ikut menentukan harga. Ini yang akan meningkatkan nilai tukar petani dan menarik minat generasi muda kembali ke sektor pertanian,” katanya.
Selain penguatan distribusi, Iqbal mendorong koperasi desa mengembangkan unit usaha produktif berbasis kebutuhan pasar lokal. Beberapa model yang dinilai realistis antara lain peternakan ayam petelur skala rumah tangga yang dikelola kolektif, serta budidaya hortikultura dengan sistem rumah kaca atau greenhouse.
Menurut dia, kebutuhan pangan di NTB masih cukup bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama untuk komoditas tertentu seperti telur dan sayuran konsumsi harian. Padahal, secara potensi lahan dan sumber daya manusia, desa-desa di NTB dinilai mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan tersebut.
“Sebagian besar kebutuhan pangan NTB masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, penguatan ekosistem produksi lokal menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga,” ujarnya.
Iqbal mencontohkan, apabila satu desa mampu mengelola kandang ayam secara kolektif dengan manajemen yang baik, produksi bisa mencapai ribuan butir telur per minggu. Hasil produksi itu kemudian dipasarkan melalui koperasi, sehingga margin keuntungan tetap berada di desa.
Skema serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas cabai dan sayuran yang memiliki permintaan tinggi di pasar tradisional maupun ritel modern. Dengan dukungan teknologi budidaya, termasuk penggunaan greenhouse, produktivitas dan kualitas hasil panen dinilai bisa lebih terjaga sepanjang musim.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakota sebagai dukungan awal percepatan operasional. Namun ia menegaskan, bantuan fisik bukan tujuan akhir.
“Kalau urusan politik, kita bicarakan pada tempatnya. Tapi urusan ekonomi rakyat, ini yang harus kita kerjakan bersama,” katanya.
Ia menilai penguatan ekonomi desa bukan sekadar program jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkecil ketimpangan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memantau perkembangan koperasi secara berkala untuk memastikan rencana bisnis benar-benar berjalan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil di tingkat desa, sekaligus mendorong perputaran ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di NTB.
