Mataram, Jurnalekbis.com- Memanasnya konflik di Timur Tengah menyusul gempuran militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu kekhawatiran terhadap keselamatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk ribuan warga Indonesia yang bekerja di kawasan tersebut. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) memastikan situasi masih terkendali, namun kewaspadaan terus ditingkatkan.
Kepala BP3MI NTB, Ponco Indrio, mengatakan belum ada laporan darurat dari PMI asal NTB di negara-negara Timur Tengah. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi konflik.
“Penanganan PMI sekarang, kami tetap koordinasi dengan pusat. Karena ini sudah ranahnya pemerintah pusat. Kami sampaikan melalui media sosial kepada keluarga dan PMI yang bekerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, sekiranya kalau ada hambatan, kendala, atau situasi yang kurang kondusif untuk segera menghubungi hotline yang sudah disiapkan,” ujar Ponco, Selasa (3/3).
Menurut Ponco, kewenangan BP3MI di daerah terbatas pada penyampaian informasi dan koordinasi awal. Untuk langkah lanjutan seperti evakuasi atau perlindungan khusus, sepenuhnya berada di bawah otoritas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan perwakilan RI di masing-masing negara.
“Apabila ada situasi yang urgen, nanti dari Kemlu sebagai informasi awal untuk memberikan info kepada kami. Saat ini belum ada laporan, pengaduan dan lain-lain dari PMI di Timur Tengah,” tegasnya.
Data penempatan PMI asal NTB tahun 2026 menunjukkan kawasan Timur Tengah masih menjadi salah satu tujuan utama. Berdasarkan data Dastik pusat, jumlah PMI NTB yang bekerja di kawasan tersebut tercatat sebanyak 316 orang. Arab Saudi menjadi negara tujuan terbesar dengan 274 orang, disusul Uni Emirat Arab 27 orang, Kuwait 10 orang, dan Turki 5 orang.
Dominasi Arab Saudi sebagai negara tujuan utama dinilai membuat pemantauan lebih terfokus pada wilayah tersebut. Pemerintah pusat melalui perwakilan diplomatik juga telah membuka dan menyebarluaskan sejumlah nomor hotline darurat bagi WNI dan PMI yang membutuhkan bantuan.
Di Arab Saudi, hotline KBRI Riyadh dapat dihubungi di +966 569173990, sementara KJRI Jeddah di +966 503609667. Untuk kawasan Teluk dan sekitarnya, pemerintah juga menyiapkan jalur pengaduan di antaranya KBRI Abu Dhabi (+971 566156259), KJRI Dubai (+971 564170333), serta KBRI Kuwait City (+965 97206060).
Selain itu, nomor darurat juga tersedia di sejumlah negara lain seperti KBRI Tehran di Iran (+98 9914668845 / +98 902 466 8889), KBRI Baghdad di Irak (+964 7769842020), KBRI Amman di Yordania (+962 7 7915 0407), KBRI Doha di Qatar (+974 44657945), hingga KBRI Beirut di Lebanon (+961 70817310).
Ponco menegaskan, penyebaran nomor hotline tersebut merupakan langkah antisipatif apabila situasi berkembang cepat dan membutuhkan respons segera. Ia mengimbau seluruh PMI asal NTB tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Pada prinsipnya kami tetap standby untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Kami berharap PMI tetap tenang, tingkatkan kewaspadaan, dan segera melapor melalui jalur resmi apabila menghadapi situasi darurat,” katanya.
BP3MI NTB memastikan akan terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan siap melakukan langkah koordinatif bersama pemerintah pusat jika situasi memburuk. Hingga saat ini, aktivitas penempatan maupun komunikasi dengan PMI disebut masih berjalan normal, meski tensi kawasan belum sepenuhnya mereda.
